SKENARIO KERJASAMA KEAMANAN UNI EROPA-RUSIA

PENDAHULUAN

Kerjasama EU dan Rusia dimulai pada awal tahun 1990an, dalam program TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States). Sejak dimulainya kerjasama itu, kurang lebih sebanyak 2.7 milliar euro dalam bentuk bantuan diberikan untuk mendorong berbagai macam sektor[1].

Pada pertemuan St. Petersburg bulan Mei 2003, Uni Eropa dan Rusia setuju untuk memperkuat kerjasama dengan menjalin kerjasama jangka panjang dalam empat lingkup bersama (four common spaces) dalam kerangka Persetujuan Rekanan dan Kerjasama (Partnership and Cooperation Agreement) [2] dan pada nilai-nilai dasar dan kepentingan bersama. Keempat lingkup tersebut antara lain:

1.    Lingkup Perekonomi Bersama (The Common Economic Space), meliputi isu-isu ekonomi dan lingkungan;

2.    Lingkup Kebebasan, Keamanan dan Keadilan Bersama (The Common Freedom, Security and Justice);

3.   Lingkup Keamanan Eksternal Bersama (The Common External Security), meliputi manajemen krisis dan non-proliferasi;

4.  Lingkup Penelitian dan Pendidikan Bersama (The Common Research and Education), meliputi aspek kebudayaan.

Pada tahun 2007, TACIS digantikan oleh instrumen pembiayaan baru, Instrumen Kerjasama dan Negara Tetangga Eropa (ENPI-European Neighbourhood and Partnership Instrument). Dengan anggaran dari Komisi Eropa, ENPI merupakan kerjasama yang berbasis pendekatan regional dan bilateral. Tidak hanya Rusia, tetepi ENPI juga mencakup kerjasama dengan negara-negara lain yang berada dalam jangkauan wilayah tetangga Uni Eropa. Kerjasama bilateral antara UE dan Rusia tetap berlanjut, namun terdapat beberapa perbedaan dari TACIS ke ENPI. Tidak adalagi Program Indikasi Nasional untuk Rusia. Kedua belah pihak ingin bekerjasama lebih erat pada dasar-dasar pendanaan bersama dan proyek yang memfokuskan pada strategi prioritas dari empat lingkup bersama (Common Spaces) tersebut. Selain dari program kerjasama bilateral itu, Rusia mendapatkan manfaat dari anggaran aksi regional UE, seperti Erasmus Mundus, Tempus, Northern Dimension, dan lain-lain.

ENPI memiliki salah satu program Kerjasama Lintas Batas Negara (Cross Border Cooperation-CBC). Menurut rencana-strategi ENPI tahun 2007-2013, program CBC akan memfokuskan implementasi program yang bertujuan untuk:

(1)   pembangunan ekonomi dan sosial perbatasan regional;

(2)   penanganan tantangan vital bersama (lingkungan, kesehatan, energi, dll.);

(3)   memastikan efisiensi dan keamanan perbatasan;

(4)   mengijinkan dan meningkatkan pembangunan kontak antar penduduk.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang skenario hubungan kerjasama Uni Eropa dan Rusia dalam area keamanan, baik itu secara domestik maupun internasional. Skenario ini akan terbagi dalam tiga bagian, yaitu keadaan keamanan domestik, integrasi keamanan internasional, dan reformasi institusi. Dalam masalah keamanan, saat ini, Uni Eropa dan Rusia bekerja sama dalam menghadapi beberapa tantangan, baik dalam level internasional maupun sebagai wilayah yang bertetangga. Permasalahan tersebut meliputi perubahan iklim, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, tindak kriminal terorganisir, perlawanan terorisme, non-proliferasi, proses Perdamaian Timur Tengah, dan Iran.

Keamanan Domestik Rusia

Di lihat dari sejarah kepemimpinan Rusia, keadaan politik dan bentuk kebijakan-kebijakan di wilayah tersebut sangat tergantung pada pemimpinnya. Saat ini, Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin yang telah memimpin yang ketiga kalinya setelah mengalami break kepemimpinan pada periode sebelumnya, yang digantikan oleh Dimitri Medvedev. Dalam artikel yang ditulis oleh Putin, terdapat tulisan berikut ini:

“…we should not tempt anyone by allowing ourselves to be weak.”

Vladimir Putin in Rossiskaya Gazeta[3]

Dalam tulisan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa Putin berpikiran bahwa keamanan dan kekuatan nasional harus diutamakan agar Rusia tidak dianggap lemah di mata negara-negara lain. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia harus membayar mahal atas kekalahan dan mengembalikan kembali geliat ekonomi yang mulai mengendur karena tatanan politik yang tidak stabil. Banyak negara-negara yang tadinya menjadi bagian dari Uni Soviet dan cukup berperan dalam sektor ekonomi melepaskan diri, sehingga Rusia harus membangun kembali kekuatan ekonomi dan menerapkan basis negara yang baru yaitu demokrasi. Pada awalnya Rusia lebih mementingkan kerjasama di bidang ekonomi untuk mengembalikan kekuatan perekonomian serta kondisi domestik negara dari krisis. Rusia mulai membuka interaksi ekonomi dengan dunia luar meskipun masih sangat terbatas. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap mereka. Namun, Putin memiliki pandangan lain, bahwa mereka tidak akan bisa mempertahankan kekuatan ekonomi dan melindungi penanaman prinsip-prinsip demokrasi di Rusia jika mereka tidak memiliki kekuatan keamanan yang mampu menjamin dan melindungi keadaan internal negaranya.

Di dalam Rusia sendiri tingkat kriminalitas yang cukup tinggi hingga mencapai lebih dari 2,4juta pada tahun 2011[4]. Jenis tindakan kriminal tersebut meliputi pencurian, pembunuhan, perampokan, peredaran obat-obatan terlarang, terorisme, perdagangan manusia dan kejahatan-kejahatan lain. Selain itu, Rusia juga memiliki permasalahan dalam negeri terkait dengan birokrasi pemerintahan yang korup. Hal itu menimbulkan keraguan dalam kebijakan Putin yang ingin meningkatkan anggaran militer. Permasalahan internal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Rusia atas pemerintahan yang korup juga harus mendapat perhatian lebih. Putin menginginkan adanya pelatihan untuk mendapatkan pasukan militer dengan keahlian khusus dan peralatan militer yang lengkap sehingga dapat meningkatkan kekuatan nasional. Dorongan peningkatan keamanan nasional juga didasari oleh serangan terorisme yang terjadi di wilayah-wilayah bagian federasi Rusia.

Terkait dengan kejahatan perdagangan manusia, Rusia merupakan sumber, negara transit, dan tempat tujuan untuk perdagangan manusia yang meliputi pria, wanita dan anak-anak dengan berbagai tujuan. Rusia menjadi tempat tujuan untuk pria dan wanita yang diperdagangkan dari wilayah Asia Tengah, Eropa Timur, dan Korea Utara ke wilayah Eropa Barat dan Timur tengah[5]. Para pria, wanita dan anak-anak itu diperdagangkan dengan tujuan untuk menjadi buruh kasar untuk industri pertanian hingga eksploitasi seksual.

INTEGRASI KEAMANAN INTERNASIONAL

Melihat kondisi dalam negeri wilayahnya, Rusia menjalin kerjasama dengan Uni Eropa, sebagai wilayah regional terdekat, dalam penanganan dan kebijakan keamanan yang menyangkut kedua wilayah. Saat ini Rusia masih terlibat dalam Kerjasama Lintas Batas Negara (CBC) dengan rancangan hingga tahun 2013, seperti tersebut dalam poin ketiga di atas. Untuk tindakan kriminal seperti kejahatan trans-nasional, peredaran obat-obatan, terorisme, perdagangan manusia hubungan kedua negara akan tetap terjalin baik. Bahkan Rusia juga telah menandatangani kesepakatan dengan PBB untuk membantu memerangi terorisme, baik itu dalam wilayah internal mereka maupun internasional, seperti yang terjadi di wilayah Timur Tengah.

Kelompok Kerja antara Uni Eropa dan Rusia dibuat pada tahun 2005, untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama untuk mencegah tindakan terorisme dalam transportasi dan infrastruktur. Keduanya memiliki tujuan utama untuk memerangi terorisme. Rusia menjelaskan kerangka legislatif yang mengatur tentang masalah ini dan menerangkan bagaimana Kementrian Transportasi berkerjasama dengan intstitusi-institusi terkait. Lembaga utama yang terkait adalah Kementrian Situasi Darurat (Ministry of Emergency Situations/EMERCOM) yang memiliki kontak langsung dengan badan intelijen dan polisi. Saat ini, Rusia sedang dalam proses adopsi program keamanan terintegrasi, harus memberikan informasi terhadap Komisi Eropa. Rusia tertarik untuk bekerjasama dengan para pakar dari Uni Eropa.

Namun, hubungan Rusia dengan Uni Eropa akan sedikit terganjal dengan keanggotaan mayoritas negara UE dalam NATO. Sikap Rusia yang anti-NATO dan Amerika akan menjadi bayang-bayang dalam kerjasama keamanan wilayah, terutama yang berhubungan dengan persenjataan bebas missile. Permasalahan di Georgia yang pernah menjadi lingkup wilayah Rusia, masih tidak mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Rusia akan terus berada dalam pendiriannya untuk tetap menjalankan misi peningkatan perlindungan keamanan negara dengan kekuatan missile.

Untuk permasalahan keamanan internasional peran Rusia dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat mempengaruhi keputusan yang terkait dengan konflik-konflik internasional. Namun, persamaan pandangan yang lebih erat terjalin antara Rusia dengan Cina. Selain karena adanya kepentingan nasional, keduanya memiliki prinsip pemikiran yang sama untuk menciptakan kekuatan dunia yang multipolar, sehingga mereka sering melakukan veto terhadap keputusan PBB dalam permasalahan konflik internasional seperti di wilayah Syiria, Afganistan, dll. Lagi-lagi Rusia ingin mengenang romantisme kekuatan mereka saat masih memiliki kekuatan super power dalam Uni Soviet.

REFORMASI INSTITUSI

Kesepakatan-kesepakatan kerjasama antara Uni Eropa dan Rusia, menimbulkan banyak kemungkinan adanya reformasi dalam institusi-institusi Rusia maupun Uni Eropa untuk menyesuaikan implementasi kerjasama tersebut. Sebagai contoh, adanya kesepakatan untuk melanjutkan wacana bebas visa untuk wilayah Uni Eropa dan Rusia. Di satu sisi, hal tersebut akan meningkatkan dan mempermudah kerjasama kedua negara terutama dalam bidang ekonomi. Sumber daya manusia dari kedua pihak akan lebih mudah melakukan kontak maupun meningkatkan investasi. Namun, hal tersebut akan mempermudah jalan bagi para pelaku kriminal transnasional untuk memperluas aksinya. Selain itu, tingkat migrasi kedua negara tersebut akan semakin tinggi. Kemungkinan tindak kejahatan juga akan meningkat. Karenanya diperlukan institusi antar kedua wilayah tersebut untuk menjamin keamanan warga.

Deklarasi Rekanan Tetap (Permanent Partnership Declaration) pada bulan Mei dan November 2010 menggarisbawahi pentingnya implementasi efektif atas fasilitas visa dan persetujuan pengakuan kembali seperti yang telah disetujui dalam metode langkah-langkah bersama yang harus dilakukan dalam fase lanjutan dialog visa[6]. Pentingnya kerjasama penekanan isu-isu perbatasan dan kerjasama operasional lebih lanjut antara FRONTEX dan Layanan Perlindungan Perbatasan Rusia. Pentingnya pelaksanaan komitmen untuk membangun dan meningkatkan dialog tentang migrasi. Serta perlunya kerjasama lebih lanjut dengan EUROPOL dan EUROJUST dan kesimpulan atas negosiasi yang relevan dengan persetujuan operasional tersebut. Kerjasama memerangi perdagangan obat-obatan terlarang dan kejahatan cyber juga ditekankan. Kedua belah pihak menginginkan kerjasama dalam lingkup sipil dan komersial dan memperkuat kerjasama peradilan dalam permasalahan kriminal.

KESIMPULAN

Uni Eropa dan Rusia bekerjasama dalam bidang keamanan, bukan hanya dalam level nasional tetapi juga tingkat internasional. Kerjasama tersebut lebih condong kearah menjamin keamanan internal batas wilayah keduanya, untuk masalah tindak kriminal transnasional, terorisme, keamanan perbatasan, perdamaian wilayah, dll. Keamanan energi juga menjadi isu hangat antara Uni Eropa dan Rusia. Russia menyuplai sebagian besar energi yang dibutuhkan di wilayah Uni Eropa. Rusia mendapatkan keuntungan dan dapat menjadikan kerjasama itu sebagai “kartu As”, namun ketergantungan Uni Eropa terhadap Rusia bukan merupakan langkah tepat yang harus dilakukan. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui juga akan habis seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan manusia. Hal itu mendorong adanya kerjasama energi yang dapat diperbaharui untuk menjamin keamanan ketersediaan energi di kedua pihak.

---

[1] http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/russia/russia_en.htm

[2] Bushigina, Irina, Prof. 2012. Analysis of the EU-Russia Relations. MGMIO University: Russia, hal.21

[3] Artikel ditulis oleh Vladimir Putin pada saat masih menjabat sebagai Prime Minister pada masa pemerintahan Medvedev pada tanggal 20 Februari 2012, diakses di http://archive.premier.gov.ru/eng/events/news/18185/ pada tanggal 10 Januari 2013 pukul 22:00

[4] Data Russian Federation Federal State Service dengan data terakhir pada tahun 2011, diakses di http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_12/IssWWW.exe/stg/d01/11-01.htm pada tanggal 10 Januari 2013 pukul 22:00

[5] Sumber dari: http://www.nationmaster.com/country/rs-russia/cri-crime diakses pada tanggal 10 Januari 2013 pukul 21:30

[6] Bushigina, Irina, Prof. Op.Cit. hal. 62

Velvet Divorce

       Czechoslovakia merupakan negara yang terbentuk pada tahun 1918 setelah Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan Austria. Pada mulanya wilayah tersebut meruapakan bagian dari Kerajaan Austria yang mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka. Wilayah tersebut dihuni oleh dua bangsa berbeda yang memiliki dua bahasa yang sangat mirip dan kebiasaan-kebiasaan yang sama. Akan tetapi, kemerdekaan dan kebebasan itu hanya dapat dirasakan selama kurang lebih 20 tahun, hingga pendudukan oleh Jerman pada tahun 1938. Wilayah tersebut terbagi menjadi dua hingga akhirnya pada tahun 1945 kembali mendapatkan kemerdekaannya. Namun, kedamaian masyarakat hanya dirasakan sebentar karena adanya intervensi kekuasaan komunis pada tahun 1948, setelah berakhirnya Perang Dunia II, hingga tahun 1989.  Sistem sosialis mulai diterapkan di negara tersebut.

Upaya untuk melawan kekuasaan komunis dilakukan oleh masyarakat Czechoslovakia pada tahun 1968, dalam momentum Prague Spring, yang dipelopori oleh Alexander Dubcek. Akan tetapi Uni Soviet berhasil menggagalkan rencana tersebut. Pergerakan untuk menuntut kebebasan berbicara masyarakat kembali gagal. Pada 21 Agustus 1968, pasukan dari Warsaw pact melakukan agresi masuk untuk mengontrol kebebasan di Cekoslovkia. Kekuatan blok Uni Soviet runtuh pada tahun 1989. Pada bulan November 1989 terjadilah “Velvet revolution” yang berhasil menggulingkan kekuasaan komunis dengan damai dan mengembalikan otoritas pada masyarakat. Pada tahun 1990, Czechoslovakia melaksanakan pemilihan presiden pertama kali, yang dimenangkan oleh Vaclav Havel. Czechoslovakia menjadi negara federasi dengan dua pusat pemerintahan, berdasarkan prinsip etnis. Kota Prague menjadi ibu kota negara tersebut.

       Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992, terjadi kesepakatan parlemen Cekoslovakia yang menyetujui bahwa kedua negara tersebut akan memisahkan diri. Pemisahan itu mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1993, dan negara Cekoslovakia resmi menjadi Republik Ceska dan Slovakia. Pemisahan ini yang disebut sebagai “velvet divorce”. Keputusan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan Vaclav Klaus dari Republik Ceska dan Vladimir Meciar dari Slovakia. Layaknya perceraian dalam keluarga, pemisahan ini tidak didasari dengan melibatkan pertimbangan dari “anak-anak” dalam hal ini penduduk setempat. Setelah proses velvet divorce, dilakukan jajak pendapat dan ternyata sebagian besar masyarakat menginginkan kedua negara tersebut tetap menjadi satu[1]. Proses perpisahan secara damai yang dilakukan oleh kedua negara tersebut mendapat perhatian dari dunia. Beberapa scholar beranggapan bahwa perpisahan antar kedua negara tersebut merupakan keputusan politik kedua pemimpin pada masa itu.

---

[1] Harian New York Times, 1 Januari 1993. http://www.nytimes.com/1993/01/01/world/czechoslovakia-breaks-in-two-to-wide-regret.html?pagewanted=all&src=pm

Perkembangan Islam Modern di Prancis

Permulaan Islam mulai masuk di Prancis pada akhir abad ke-19. Sedangkan Islam mulai diakui sebagai sebuah agama oleh masyarakat Prancis pada tahun 1905. Beberapa umat Islam dan masyarakat Prancis memiliki pandangan yang sama tentang perilaku anti-Semitism.

Jumlah Muslim di Perancis lebih kurang mencapai 4-6 juta jiwa, yaitu setara dengan 5-10%[1] dari total populasinya. Jumlah ini merupakan prediksi karena Muslim di Perancis semakin bertambah, seiring dengan banyaknya imigran dari negara-negara penuh konflik di sekitar Eropa dan Timur Tengah. Jumlah Muslim di Perancis merupakan jumlah terbanyak di Eropa, disusul Jerman, Inggris, Italia, Spanyol dan Belanda[2]. Seiring dengan bertambahnya jumlah Muslim, kini jumlah masjid dan mushola di Perancis diperkirakan mencapai sekitar 1600 buah. Tentu saja masjid dan mushola tersebut tidak semuanya berbentuk bangunan megah, namun ada yang hanya berupa gedung bekas bangunan yang sudah tidak digunakan. Akan tetapi, pada tahun 1922, telah didirikan masjid Raya Yusuf di Paris.

·         Islam Pratiquant

Perkembangan Islam di Perancis lebih banyak di dominasi oleh para imigran yang datang dari negara-negara bekas jajahannya, seperti Aljazair, Libya, Maroko, Tunisia dll. Prancis yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, merasa sedikit khawatir dengan perkembangan Islam yang begitu pesat sejak beberapa dekade terakhir. Hampir sebagian besar penduduk muslim di Perancis merupakan Islam pratiquant, orang-orang yang rajin beribadah sesuai dengan ajaran. Sedangkan, para umat Kristiani, baik Katolik maupun Protestan, bukan merupakan para pratiquant, hanya sedikiit dari pemeluknya, karena muncul pandangan bahwa hal tersebut bersifat kuno. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya gereja yang ditutup, bahkan dijadikan masjid karena kehilangan jamaahnya.

Ada pendapat bahwa kegiatan beribadah itu dianggap tidak bisa berasilimilasi dengan lingkungan sekitar. Jadwal sholat umat muslim dianggap mengganggu terutama dalam pendidikan atau bekerja. Banyaknya jumlah jamaah yang sholat di masjid, bahkan sampai ke jalanan, dianggap sebagai pengganggu pengguna jalan dan tidak toleransi. Padahal seharusnya, negara yang menjunjung tinggi demokrasi itulah yang bertoleransi terhadap pemeluk agama lain yang sedang beribadah.

Pergeseran dalam aplikasi nilai-nilai Islam di Perancis juga ditunjukkan dalam penyebaran ajarannya. Sebagian penduduk yang beragama non-Islam berpendapat bahwa ajaran Islam terlalu mengekang dan seharusnya ajaran-ajaran itu disesuaikan dengan budaya dan gaya hidup di Perancis[3]. Terdapat dua kutub muslim di Perancis, para imigran muslim dan generasi kedua. Penyebaran Islam diantara para imigran dianggap sebagai usaha pembentukan diaspora muslim karena ajarannya yang terlalu berambisi mengikuti ajaran di Arab dan sekitarnya. Sedangkan generasi kedua merupakan umat muslim yang diajarkan agama Islam sejak lahir. Namun, karena adanya tarik-menarik ajaran Islam mereka perlu untuk mencari sendiri jati dirinya dalam ajaran Islam. Selain itu, dalam penyebaran ajarannya, muslim di Prancis juga bermasalah dengan bahasa. Tentu saja kemampuan mereka untuk menguasai bahasa Prancis dan Arab tidak sama. Hal itu mendorong para ulama di sana untuk menyebarkan ajarannya dalam 2 bahasa. Bahkan dalam pembacaan doa pun dilakukan dengan dua bahasa[4].

Pada tahun 1985, didirikan Federasi Muslim Perancis, yang telah mempersatukan 540 organisasi Islam, menjembatani umat muslim dengan pemerintah, dan memberi pengetahuan dan pendidikan Islam kepada warga yang ingin belajar. Pada awal pembentukannya, Nicholas Sarkozy yang saat itu menjadi menteri dalam negeri menyatakan dukungannya. Namun organisasi tersebut dianggap tidak mampu mewakili suara umatnya. Saat ini muslim di Perancis juga memiliki Union des Organisations Islamiques de France (UOIF) yang dinilai lebih mampu menyuarakan aspirasi umat. Organisasi tersebut sering melakukan diskusi tentang masalah-masalah Islam dengan mendatangkan beberapa ulama besar.

·         Sekolah-sekolah Islam di Prancis

Di tahun 2004, pemerintah Perancis menetapkan larangan untuk memakai jilbab kepada para siswi muslimah. Tentu saja kebijakan itu mendapat banyak respon negatif bukan hanya dari umat muslim, namun juga masyarakat internasional serta para aktivis HAM di dunia. Semenjak revolusi tahun 1989, Perancis dikenal dengan sistem laicite, yang membebaskan aturan agama dari campur tangan pemerintah atau gereja. Selain itu, Prancis juga merupakan negara sekuler yang membedakan urusan pemerintahan dari agama. Karena itu, aturan larangan pemakaian jilbab atau atribut yang merepresentasikan agama ditentang oleh berbagai kalangan masyarakat.

Sebagai imbasnya, masyarakat muslim Perancis ingin mendirikan sekolah swasta dengan aturannya sendiri. Sampai kini sedikitnya ada empat sekolah muslim swasta, yaitu di daerah Vitrerie, pinggiran selatan Perancis, Education et Savoir di Paris, Reussite di Aubervilliers, utara Paris,  Ibn Rushd di Lille, dan Al-Kindi di kota Lyon. Kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum nasional, dengan penambahan pelajaran tentang fiqih Islam sebagai muatan lokal.

Pada awalnya, pembukaan sekolah tersebut mengalami kendala, karena sulit mendapatkan ijin. Sekolah Al-Kindi misalnya, terkendala dalam ijin pengoperasian karena dianggap tidak memenuhi standar kebersihan dan keselamatan. Namun, Pengadilan Administratif di Lyon membatalkan penutupan sekolah itu. Menurut para pemimpin Perancis, insiden Al-kindi justru akan mendorong masyarakat muslim untuk membuka sekolah serupa.

·         Perkembangan Islam dalam Dunia Politik

Masalah agama, merupakan masalah yang sensitif untuk dibahas. Namun, permasalah agama juga bisa mempengaruhi perkembangan politik suatu negara. Begitu juga di Perancis.

Masalah yang akhir-akhir ini muncul di Perancis adalah membludaknya imigran, yang sebagian besar muslim, hingga menyebabkan Islam di negara ini berkembang sangat pesat. Sejak peristiwa kelam 11 September 2001, Islam mendapat cap baru yaitu, agama teroris. Dengan berbagai alasan dan dalih, Amerika Serikat menjadi pelopor dan penggerak agar dunia mengutuk dan menjauhi  Islam. Ajaran Islam mulai jilbab, poligami, jihad hingga masalah penampilan seperti jenggot, dll. menjadi obyek serangan. Sehingga, timbullah  apa yang disebut Islamophobia.

Sebagai imbasnya, pada tahun 2001, sejumlah masjid dan rumah imam-imam masjid menjadi sasaran bom molotov. Peraturan pelarangan penggunaan jilbab yang menjadi penanda jelas seorang muslim pun merupakan salah satu bentuk Islamophobia. Selain itu, beberapa kasus kriminal yang terjadi di Perancis dilakukan oleh penduduk imigran. Karenanya, beberapa pemimpin Perancis yang ekstrim, menentang dengan lantang masuknya imigran, karena hal tersebut dapat menghilangkan keturunan asli warga Perancis. Marie Le Pen dan Nicholas Sarkozy menggunakan kampanye anti imigran untuk mendapatkan perhatian rakyat Perancis pada pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

Permasalahan imigran bisa berpengaruh terhadap pandangan politik rakyat Perancis ke depannya. Apabila semakin banyak umat muslim yang memilih, maka kesempatan untuk duduk di kursi pemerintahan bagi umat muslim juga semakin tinggi. Tentu saja hal tersebut bisa berpengaruh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Perancis.

Baru-baru ini, skandal Muhammad Merah[5], warga Toulouse, Muslim imigran Aljazair, telah resmi ditetapkan pemerintah sebagai penanggung jawab skandal terbunuhnya 3 warga sipil di kota tersebut dan meledaknya bom di sekolah Yahudi yang memakan korban 3 orang anak dan 1 orang dewasa. Semuanya Yahudi. Sementara 2 diantara warga sipil yang ditembak adalah Muslim imigran Magreban. Tariq Ramadan, seorang ulama ternama dari Swiss mengatakan bahwa pelaku hanya sebagai korban konspirasi elit politik Perancis. Pelaku penembakan itu, tidak bisa dianggap sebagai generalisasi warga muslim di Perancis karena perilakunya sama sekali tidak mencerminkan ajaran-ajaran muslim. 

Islam di Perancis kini telah berkembang dengan pesat. Pengenalan ajaran Islam yang cinta damai, bermoral tinggi dan bersifat melindungi wanita menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Perancis. Diperkirakan setiap tahun, ada sekitar 30.000-70.000 penduduk Perancis masuk Islam. Dengan jumlah umat muslim yang semakin bertambah, maka fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan ajaran Islam semakin mudah ditemukan. Masjid, sekolah, penjual daging halal sudah bisa banyak ditemui di wilayah Perancis. Namun, pandangan-pandangan tentang Islam datang dari luar menimbulkan pandangan skeptis atas masyarakat muslim di Perancis hingga menimbulkan Islamophobia. Padahal hal tersebut tidak bisa digunakan sebagai acuan generalisasi perwujudan dari perilaku muslim sesungguhnya.

---

[1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html (accessed on 22 May 2012).

[2] http://hizbut-tahrir.or.id/2009/07/27/islam-di-prancis-terbesar-di-eropa/ (accessed on 22 May 2012).

[3] Bowen, John. R. Islam in/of France: Dilemma of Translocality. A paper read at The 13th International Conference of Europeanists, Chicago, March 14-16, 2002.

[4] Ibid.

[5] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2118052/Toulouse-shooting-Mohammad-Merah-dead-jumping-flat-window-guns-blazing.html (accessed on 22 May 2012).

Sejarah Masuknya Islam di Prancis

Prancis sudah mengenal Islam sejak abad ke-8 M. Sejarah menyebutkan Islam pertama kali masuk ke wilayah Prancis dimulai pada waktu terjadi penyebaran ajaran Islam oleh para khalifah ke Eropa yang dimulai dengan penaklukan wilayah Spanyol pada tahun 711 M.

Pada tahun 721 M, Abd-ur-Rahman, seorang bangsa Barbar, diangkat menjadi Gubernur di Spanyol. Untuk menyebarkan ajaran Islam, beliau beserta para prajurit dan pasukan berkuda melewati Pegunungan Pyrenees untuk berekspansi ke wilayah Prancis yang pada masa itu diduduki oleh bangsa Frank. Sepanjang perjalanan mereka berhasil menduduki beberapa wilayah untuk penyebaran ajaran Islam dan terus bergerak menuju Sungai Loire.

Pada tahun 732 M, bangsa Frank melakukan perlawanan terhadap prajurit Abd-ur-Rahman yang telah memasuki wilayah Prancis. Bangsa Frank dipimpin oleh Charles Martel, yang dijuluki “The Hammer” menghadang prajurit Islam di wilayah Poitiers. Perang antara pasukan Abd-ur-Rahman dan Charles Martel dianggap sebagai perang yang sangat menentukan perkembangan agama Islam pada masa itu. Perang tersebut disebut Perang Tours.

Pada tanggal 10 Oktober 732 M, prajurit Islam dihadang oleh pasukan Martel yang telah mempersiapkan mental untuk menghadapi prajurit yang dipimpin oleh Abd-ur-Rahman – seorang bangsa Barbar - yang terkenal dengan kekejamannya. Pasukan Martel telah menunggu selama beberapa hari dengan perlengkapan yang telah dipersiapkan untuk melakukan perlawanan di musim dingin. Sementara itu, prajurit Islam tidak menguasai medan sehingga mereka tidak mempersiapkan perlengkapan perang untuk musim dingin.

Perang yang terjadi di antara wilayah Tours dan Poitiers itu memakan banyak korban. Namun kesiapan mental pasukan Martel berhasil memukul mundur prajurit Islam. Pasukan Martel telah dilatih untuk melawan kekejaman bangsa Barbar hingga terjadi pertumpahan darah yang sengit antara kedua pasukan tersebut. Beberapa sumber menyatakan bahwa prajurit Islam mengalami kekalahan karena mereka terpecah belah hingga akhirnya kekuatan mereka berkurang dan kurang tangguh dalam mengahadapi serangan Charles Martel. Abd-ur-Rahman terbunuh dalam perang tersebut. Prajurit Islam dipaksa mundur dari wilayah Prancis, dan itu menjadi akhir dari ekspansi ajaran Islam di wilayah Eropa Barat.

Atas kemenangannya, Charles Martel dianggap sebagai penyelamat umat Kristen dan Eropa pada masa itu. Perang Tours merupakan perang yang sangat menentukan, karena jika prajurit Islam memenangkan peperangan tersebut, kemungkinan hal itu akan berpengaruh kuat terhadap perkembangan agama di wilayah Eropa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Islam bisa saja menjadi agama mayoritas di Eropa apabila Abd-ur-Rahman menang.

Pada masa itu, penyebaran agama Islam dilakukan dengan perang untuk menduduki wilayah-wilayah agar penduduknya mau memeluk agama tersebut. Terjadi banyak peperangan di wilayah lain hingga menyebabkan kerajaan-kerajaan Islam terpecah karena pemimpinnya ingin menjadi penguasa. Umat Kristen sendiri mengalami perpecahan karena beberapa ajaran agama mereka dianggap telah melencenga dari ajaran sesungguhnya. Maka terjadilah perang Salib pada tahun 1095 yang berlangsung hingga 200 tahun. Setelah itu, kekuasaan Islam mulai melemah dan menyisakan wilayah Granada. Namun, pada tahun 1492, Sultan Granada pun akhirnya menyerah sepenuhnya pada raja Ferdinand III dari Aragon dan Isabella.

Tidak seperti ajaran Kristen, ajaran Islam dianggap sebagai ajaran yang terlalu kolot dengan mengatur seluruh aspek kehidupan. Semenjak perang Tours, Prancis terus menyatakan melawan ajaran Islam hingga terjadi pertempuran berdarah dan pendudukan di wilayah Tunisia (1881) dan Maroko (1901). Di sisi lain, perkembangan ajaran Kristen yang mulai terpecah karena perbedaan persepsi juga terjadi di berbagai wilayah Eropa.

Tulisan ini adalah sebagian dari makalah yang dikumpulkan penulis sebagai tugas mata kuliah Religi di Eropa tanggal 25 Mei 2012

The Potential of ASEAN Regional Integration

In few aspects, the regional integration between EU and ASEAN is comparable. They have large number of population with different characteristic of people and different competences among the member states. This might be a challenge for building up a regional integration, for each member states may have its own national interest.

In other hand, ASEAN and EU have several different backgrounds to bridge more advanced relationship. ASEAN was inagurated based on the basic politic integration, while the EU was based on regional economic integration. The objectives of ASEAN member states tend to look outside the border for some big countries, like East Timur countries, China, even Russia and U.S. to cooperate. ASEAN has also initiated summits with several big states to increase the international bargaining to get more regional integration in Asian regional. However, ASEAN has not been strongly integrated within the member states itself. A point of view from EU mentioned that most institutions in ASEAN do not sufficiently cover the  basic of technology, rule of law, lack of coordination so that it is unreliable still[1]. Nevertheless, EU has been ASEAN oldest partner to talk about maintaining regional integration and share knowledge of institutionalism. In contrast, EU has highly considered on deepening integration process among the member states regionally.

In order to have a strong regional institutionalisation, each member state should assist each other to lessen the gap in between. In the aspect of economy, ASEAN’s big number of population led a bigger market for EU. Most of its member states have not yet been in the same vision of promoting regional integration in order to collect more possibility to be a bigger world actor. As it is stated before that ASEAN member states are too busy dealing with their own national interest other than working altogether. Almost all of its member states are developing countries, so that they compete each other to get the market interests. I believe that in order to have a deep regional integration, each countries should have domestically prepared first so that they might have trusted each other having the same projection in advance.

ASEAN has played important role in establishing regional integration among East Asia countries to promote peace, stability and prosperity since its inception 15 years ago[2]. Having China, South Korea, and Japan, even though it is only a talkshop still, will be fruitful to build a balancing power to the western. However, the main important thing is that the integration among ASEAN member states which may lead into a bigger and tough regional integration. Thus, efforts and strategy are salient to promote the value of regional integration to the people so that they will be prepared and have mutual understanding and benefits of each member states.

---

[1] Bersick, Sebastian, Dr. Presenting “Asia in the Eyes of Europe-Images of a rising giant” in Public Briefing: “Perception of the EU in Asia” on June 6th, 2012 in Singapore, a professor of Assoc. Prof. School of International Relations and Public Affairs (SIRPA), Fudan University,&, Associate Fellow, German Council on Foreign Relations (DGAP).

[2] The Third Meeting of the Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) Plus Three in Jakarta, 31 May 2012. Cited from ASEAN Secretariat website: www.asean.org

Hubunngan UE dengan ASEAN

Hubungan Uni Eropa dengan ASEAN merupakan hubungan dua institusi regional yang memiliki dua market besar karena banyaknya jumlah negara anggota yang terlibat di dalamnya. Walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, Uni Eropa merupakan inspirasi pembentukan ASEAN. Terbukti dengan ditanda tanganinya ASEAN Charter, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk berintegrasi politik, dan akan meningkatkan integrasi ekonomi ke tingkat lebih tinggi.

Adanya inspirasi tersebut, dapat dibuktikan dengan banyaknya pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN yang melakukan study visit ke Uni Eropa. Tujuan dibentuknya Uni Eropa dan ASEAN sama-sama diawali dengan maksud agar terbentuk stabilitas dan perdamaian regional. Namun, ada beberapa hal yang membedakan Uni Eropa dengan ASEAN, antara lain:

•  ASEAN terbentuk dengan dasar integrasi politik, sedangkan Uni Eropa dibentuk dari integrasi ekonomi regional.  
• ASEAN lebih fokus untuk melebarkan kerja sama dibandingkan meningkatkan tahapan integrasi ke tingkat yang lebih lanjut. Bisa dilihat dari beberapa usaha ASEAN untuk menarik pasar yang lebih besar dengan menggandeng beberapa negara wilayah Asia Timur, seperti Jepang, Korea, China; bahkan hingga Rusia dan AS.
• Sedangkan Uni Eropa, lebih fokus terhadap integrasi yang lebih dalam, seperti dengan adanya common market dan single market. Bahkan Uni Eropa sudah memiliki institusi-insititusi khusus yang mengatur masalah hukum dan undang-undang yang berlaku untuk keanggotaannya.

  Uni Eropa dan ASEAN sama-sama menggunakan pendekatan multikultural untuk permasalahan-permasalahan politik dan ekonomi. Dengan adanya persamaan dan beberapa perbedaan pandangan dalam pembentukkan institusi, maka hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana UE dan ASEAN dapat terus berjalan beriringan?

Uni Eropa merupakan patner dialog dan pendukung ASEAN sejak dulu. UE merupakan patner ekonomi dan selalu mendukung program-program yang mendorong adanya integrasi ASEAN. Tapi, bagaimana dengan kepentingan politik Uni Eropa di ASEAN?

ASEAN berhasil membangun sebuah arsitektur regional dengan beberapa negara besar (“ASEAN+”). Inisiasi pembentukan ASEAN+3, ASEAN+6 (East Asia Summit) dan ASEAN Regional Forum (ARF). Di saat dunia menghadapi masalah krisis global, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di ASEAN menarik perhatian dunia internasional. ASEAN memiliki market yang potensial untuk perkembangan kerjasama ekonomi. Dari pertimbangan tersebut, mungkin itu juga yang mendorong Rusia dan AS yang mau menerima undangan untuk terlibat dalam ARF tahun 2011. ASEAN berhasil menarik dua kekuatan ekonomi besar dunia yaitu Cina dan AS, dan juga mengajak Rusia sebagai balance of power.

Walaupun perkembangan kerjasama ekonomi ASEAN terhadap negara-negara lain di regional berlangsung lancar, kerjasama dengan UE sendiri kurang berjalan. UE hanya dapat menjalin kerjasama pasar bebas (free trade) secara bilateral dengan negara-negara anggotanya. Hal ini disebabkan karena dalam Treaty of Amity and Cooperationa (TAC), salah satu syaratnya adalah kerja sama dengan negara. Sedangkan UE bukan merupakan sebuah negara. Kemungkinan itulah yang menyebabkan banyaknya investor masuk ke wilayah ASEAN, UE merupakan investor terbesar. Sedangkan ASEAN merupakan patner perdagangan terbesar kelima dengan Uni Eropa. 

Selain itu, dalam menyikapi masalah institusi dan integrasi, UE bersedia membantu pengembangannya, baik itu meliputi pembangunan fisik maupun dengan berbagi ilmu. UE berpendapat bahwa integrasi di ASEAN tidak akan kuat jika tidak didukung dengan adanya institusi yang kuat. Karenanya, UE bersedia memberi hibah sejumlah 15juta Euro yang salah satu tujuannya adalah untuk pembiayaan sekretariat ASEAN. Selain bantuan material, UE juga membantu pengembangan integrasi regional ASEAN dengan mengirimkan beberapa tenaga ahli.

Hubungan Transatlantik-EU

Hubungan transatlantik yang melibatkan negara-negara wilayah atlantik utara biasanya identik dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang terbentuk setelah PD II. NATO dibentuk atas dasar antisipasi jika salah satu negara dari Pakta Warsawa menyerang, maka serangan tersebut dianggap sebagai serangan ke seluruh anggota NATO. Namun, hingga saat ini, kekhawatiran tersebut tidak terjadi, sehingga eksistensi NATO yang sekarang beranggotakan 28 negara semakin dipertanyakan.

Faktanya hubungan transatlantik yang dimaksud tidak hanya terbatas pada keanggotaan NATO. Hubungan transatlantik antara Amerika Serikat (AS) dengan Uni Eropa (UE) pada khususnya bukan hanya terbatas di hubungan strategi keamanan, namun juga ekonomi dan politik. Smith dalam artikelnya menuliskan tiga hubungan transatlantik, yaitu “spesial relationship”, transatlantic governance, dan world order diplomacy⁵. Diplomasi “special relationship” antara UE dan Amerika mencerminkan hubungan diplomasi konvensional bahwa AS berusaha mengistimewakan salah satu negara di Uni Eropa. Hal ini bisa menimbulkan ketergantungan antara negara yang lemah dan negara kuat. Dalam hal ini AS berupaya untuk mendominasi negara-negara Uni Eropa. Hubungan diplomatik yang kedua adalah transatlantic governance, yang lebih menekankan pada hubungan diplomasi politik dan ekonomi antara AS dan Uni Eropa. Dalam pelaksanaannya, AS menciptakan institusi-institusi khusus yang mengatur hubungannya dengan Uni Eropa, seperti Transatlantic Agenda (1995) dan Transatlantic Declaration.

Dan elemen yang terakhir dalam hubungan AS dengan Eropa menurut Smith (2011) adalah world order diplomacy. Hubungan ini berkaitan dengan diplomasi keluar Uni Eropa yang dinilai lamban dalam pengambilan keputusan, bahkan jika hal itu menyangkut permasalahan konflik yang ada disekitar wilayahnya seperti Balkan dan Kaukasus. AS lebih banyak mengambil alih keputusan untuk segera menyelesaikan dengan tekanan militer, karena Uni Eropa lebih sering menggunakan diplomasi sipil internal anggotanya, bukan menggunakan “hard power”.

Dari beberapa elemen penjelasan hubungan transatlantik UE dan AS, bisa disimpulkan bahwa peran AS lebih mendominasi dibanding peran UE itu sendiri. Sehingga hal itu bisa menjadi ancaman untuk UE jika terus bergantung dan berlindung dalam payung AS, jika suatu saat nanti fokus kerja samanya berubah seperti yang diungkapkan Presiden Obama dalam pidatonya:

"After a decade in which we fought two wars that cost us dearly…the United States is turning our attention to the vast potential of the Asia Pacific region…Our new focus on this region reflects a fundamental truth – the United States has been, and always will be, a Pacific nation…The United States is a Pacific Power, and we are here to stay."

– Barack Obama, 17th November 2011⁶

Pada bulan November 2010, Aliansi Atlantik membuat Konsep Strategi Baru⁷ yang lebih komprehensif. Kerjasama itu meliputi ‘collective defence’, ‘crisis management’ and ‘co-operative security’. Elemen-elemen baru tersebut sesuai dengan Strategi Keamanan Eropa jika mereka berhubungan dengan kekacauan (chaos) di sekitar wilayah mereka, yaitu ‘preventive engagement’ (yang diasosiasikan dengan ‘crisis management’ dalam Konsep Strategi Baaru dan  ‘effective multilateralism’ (yang diasosiasikan dengan ‘co-operative security’)⁸.

Namun, ancaman perkembangan negara-negara Asia bisa berimbas terhadap hubungan dengan Eropa. Dengan adanya perkembangan negara-negara di wilayah Indo-Pasifik, seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia dan negara-negara berkembang lain, saat ini perhatian AS mulai bergeser.

Aliansi Atlantik memiliki tiga kekuatan besar di bidang keamanan yaitu AS, Prancis, dan Inggris (UK) yang memiliki perlengkapan persenjataan lebih canggih dari pada anggota lain⁹. Masalah yang dihadapi negara-negara UE adalah mereka terlalu bergantung pada kekuatan AS. Dilihat dari kecanggihan teknologi yang dimiliki, UE bisa diandalkan. Namun, UE cenderung menjadi aktor dagang, bahwa mereka lebih memberi perhatian terhadap kekuatan soft power meliputi ekonomi, sosial, budaya dibandingkan menghabiskan energi untuk “hard power”, termasuk untuk melatih prajurit. Selain itu, dengan indeks pertumbuhan penduduk yang rendah, negara-negara Uni Eropa kekurangan personil sebagai prajurit. Dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 150 juta orang di tahun 2030¹⁰, UE tidak akan mampu menyaingi kekuatan negara-negara Indo-Pasifik yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak. Masyarakat UE juga mengagung-agungkan nilai-nilai humanis, dan orientasi masyarakat yang lebih mementingkan hak-hak asasi manusia, kapitalisme, dan kepentingan individu dibandingkan nilai-nilai nasionalisme.

Namun, dengan mulai bermunculan negara-negara Indo-Pasifik yang saling bekerjasama yang melahirkan kekuatan-kekuatan baru seperti Cina, India, Brasil, Korea Selatan dan bangkitnya Russia, apabila UE tidak memperbaiki tatanan kekuatannya, maka AS akan berpaling pada “istri muda”. 

Di lain pihak, AS juga membutuhkan UE sebagai sekutu yang menyokong kekuatan dalam menghadapi balance of power dari negara-negara Indo-Pasifik. Negara-negara Indo-Pasifik yang bersama-sama membangun kekuatan untuk menyejajarkan kekuatan timur dan barat, akan menghindari campur tangan pihak Barat (Amerika, Eropa, Atlantika). Uni Eropa harus mampu mempersiapkan diri bahwa mereka pun punya kekuatan yang bisa digunakan untuk menunjang hubungan transatlantik dengan AS. Jadi, walaupun AS mengalihkan perhatian pada kekuatan-kekuatan baru di wilayah Indo-Pasifik, EU dapat diandalkan. Sebaliknya, EU juga tidak perlu berlindung dari payung AS jika sewaktu-waktu mereka diserang.

Catatan:

⁵ Smith. 2010. European Responses to US Diplomacy: ‘Special Relationships’, Transatlantic Governance and World Order.

⁶ Barack Obama, Speech to the Parliament of Australia, 17th November 2011. Dalam Rogers, James. 2012. The Atlantic Alliance’s New Strategic Concept: Implications for the European Union. http://www.grandstrategy.eu (on May 13, 2012 – 14:30).

⁷ Rogers, James. 2012. The Atlantic Alliance’s New Strategic Concept: Implications for the European Union. http://www.grandstrategy.eu  (on May 13, 2012 – 14:30).

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

Kenapa Eropa??

Beberapa orang pernah bertanya pada saya, "Kenapa kamu ambil jurusan itu?" atau "Kok kamu malah mempelajari negara lain? Indonesia aja belum tamat..!" Pertanyaan-pertanyaan itu memang harusnya terlontar dari orang-orang berkaitan dengan studi yang saya jalani saat ini. Saya kini mengambil studi S2 di Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan konsentrasi Hubungan Internasional-Jurusan Kajian Wilayah Eropa.

Peminat di jurusan ini lumayan banyak, namun rata-rata maksimal hanya 8 orang yang diterima dalam setiap term. Dan mereka pun memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Ada yang dari HI, jurusan bahasa, politik, hukum, bahkan ada yang dari jurusan pendidikan. Dan sebenarnya di program KWE ini ada tiga konsentrasi yang berbeda, HI, Budaya, Ekonomi, dan Hukum. Alhamdulillah, dosen-dosen pengajarnya, walaupun dari Indonesia, juga merupakan orang-orang hebat yang sudah terbukti kualitasnya di tingkat internasional.

Terkait dengan judul post ini, saya ingin mengungkapkan bahwa, dalam pemikiran saya, terkait dengan persatuannya, Eropa selaras dengan Indonesia. Benua Eropa yang terdiri dari 50 negara yang memiliki beragam warisan budaya, sejarah, pandangan hidup, politik dan keadaan ekonomi masyarakatnya. Namun, mereka kini memiliki satu wadah yang bernama Uni Eropa, dimana mereka ingin bersama-sama memajukan bangsa Eropa untuk keadaan yang lebih baik. Walaupun jumlah negara anggota Uni Eropa belum meliputi seluruh wilayahnya, namun mereka sudah mewakili setiap wilayah pembagian barat, tengah, timur juga terdiri dari negara-negara maju, menengah hingga yang kurang maju.

Yang unik dari Uni Eropa adalah dimana mereka mau dan bersedia untuk bersama-sama berintegrasi untuk kepentingan bersama, bangsa Eropa. Dalam sejarahnya, Eropa memiliki variasi memori, ada yang pernah menjadi negara terkuat hingga terlemah, ada yang pernah menjadi negara penjajah dan terjajah (bahkan hingga kini masih dependant). Tapi, bermula dari kesamaan tujuan perdamaian dan ekonomi, mereka berintegrasi untuk melebur menjadi satu aktor dalam Uni Eropa. Meskipun tiap negara anggota memiliki kedaulatan atas negaranya masing-masing, namun mereka tetap mau menyerahkan atau menurunkan kedaulatan di bawah satu payung hukum Uni Eropa agar tercapai tujuan-tujuannya.

Sementara itu di Indonesia, negara ini pun memiliki latar belakang kebudayaan, agama, karakter manusia yang berbeda-beda. Ada juga latar belakang sejarah yang membedakan suku bangsa satu dan suku yang lain. Namun, kita memiliki satu identitas yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Dan itu sayangnya tidak tertanam penuh dalam tiap individu hingga keadaan negara saat ini bisa dibilang carut-marut. Indonesia merupakan negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki tiga zona waktu, dengan wilayah perairan yang 2 kali lebih besar dari wilayah darat. Hal itu membuktikan betapa besarnya negara tercinta ini. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sebenarnya itu merupakan aset berharga bangsa ini. Namun, jika tidak didukung oleh manusia-manusia yang mampu, sadar dan mau berintegrasi untuk kepentingan bersama, maka yang ada hanyalah keadaan dimana setiap individu yang hanya memikirkan kepentingan dan kepuasan dia dan kelompoknya sendiri :(

Memang, di Eropa, proses integrasi masih belum menyebar rata di setiap kalangan masyarakat. Namun, mereka menunjukkan kemauan dan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Bahkan mereka rela menurunkan sebagian kedaulatan negaranya masing-masing. Sebaliknya di Indonesia, dengan sistem otonomi daerah yang sudah berlaku sesuai UU no 32 tahun 2004, maka setiap daerah di Indonesia memiliki hak untuk membangun. Mari kita ibaratkan daerah-daerah itu adalah negara-negara di Uni Eropa yang memiliki kedaulatan. Jika setiap daerah memiliki pemerintahan yang sama-sama bertujuan untuk menyejahterakan Indonesia didukung oleh masyarakat yang terintegrasi, maka tujuan pembukaan UUD'45 Negara Kesatuan Republik Indonesia di alinea 4 akan terwujud.

Yang saya kagumi dalam Uni Eropa adalah ketaatan hukum yang tinggi dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari. Dengan masuknya 27 negara anggota dalam Uni Eropa, maka mereka wajib mematuhi landasan hukum yang berlaku, saat ini Traktat Lisabon. Dan hukum yang menjadi dasar pembentukannya, berisi ribuan detail yang mengatur, baik itu masalah elit politik tinggi, hingga masalah sosial. Bahkan dengan adanya mutual recognition negara-negara Uni Eropa mereka menyamakan standar barang-barang produksinya, standar Eropa.

Di Indonesia sendiri, saya percaya bahwa pemerintah sudah berusaha membuat langkah-langkah yang bertujuan untuk kesejahteraan bangsa. Tapi, itu hanyalah sebuah langkah jika dalam implementasinya tidak didukung oleh integritas para aparat dan masyarakat yang taat hukum yang tidak hanya mementingkan kepentingan golongan. Dan tentunya pemerataan langkah-langkah implementasi itu akan sangat dibutuhkan karena bangsa Indonesia tersebar luas di sekitar 17000an pulau sana. Sebenarnya saya tertarik untuk mempelajari, bagaimana bangsa Eropa memiliki pandangan hidup yang seperti itu. Bagaimana mereka memiliki kedewasaan dalam berdiplomasi, meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda tiap negaranya...

Ah, right or wrong is my country!! Itu yang harus saya tanamkan di diri saya sendiri. Tapi tidak ada salahnya kita berkaca dan mencontoh langkah-langkah bangsa lain untuk mencapai tujuan bersama.

Meskipun saya ingin bisa keliling dunia, terutama Eropa ~~salah satu latar belakang lain, saya tetap berkeinginan untuk keliling Indonesia, negeri tercinta ini. Masih banyak tempat-tempat indah, saudara-saudara sesama bangsa Indonesia tersebar di seberang lautan sana. Semoga kita semua memiliki rasa cinta yang sama, cinta tanah air Indonesia. Semoga kita bisa mewujudkan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera dari Sabang hingga Merauke.

Picture from : the-marketeers.com

European Union: Power or Integration?

Whenever you hear about European Union, for those who have already recognized their existence that it is not a strange one. Whereas, some others may not even know what kind of entity they are.. Thus, I'll explain here..

European Union is the unity of some European states which are undermined by laws. It has a long history so that it now becomes a distinguished international actor. It now has a Treaty of Lisbon, signed 2002, as the primary law as the fundamental one. However, it also has secondary laws, consists of directives, decisions, recommendations as well as the law.

European Union consists of 27 countries which has each own national interests. The balance of power between EU institutions has shifted overtime since its members has developed from six founding countries to 27 countries now. Thus, in decision-making process, they must meet many debates and conflicts among its members that they want to hold their own national interest.

As day goes by, EU is getting more complex as it raised their member. It has some institutions to run, be in charge, create the laws, maintain, solve and manage the programs and matters around. There are three main institutions which have each own task of maintenance, such as European Commission, European Parliament, Council of Ministers. It will be a long explanation about their tasks but let's just see problems below.

Which institution is the most powerful?

European Union consists of several institutions, some are supranational while some others are inter-governmental insitutions. If the phrase “the most powerful” here means the insitution that may force member states to imply the regulations and directives made by the EU, thus the European Commission is the most powerful one. It, called as the “Guardian of the Treaties”, is a supra-national institution consists of a commissioner from each member states. If the member states do not imply the decisions, it can bring them to the Court of Justice to oblige them to comply the law. However, as European Commission is an “excecutive arm” which runs and implements the EU based on the law, it is responsible before the European Parliament.

Which institution could most accurately be described as the motor of integration?

As the motor of integration, the European Union has the European Parliament as representatives from EU’s citizens, consisting of various kind of organitation areas from different political views of member states. It takes part in the legeslative process by having co-decision procedure along with the Council of EU. Nowadays, EP has This reflects and encourages the bottom-up integration that it do not only come from the government but also the citizens.

Is the relationship between the institutions characterized by cooperation or conflict? Is it a change or continuity?

The relationship between the institutions characterized by cooperation as it is stated above that they have triangle decision-making process or “Ordinary legislative procedure” to create a law for the member states. Moreover, there are also other institutions function in judicial matters, monetary policies, auditing, economic and social issues, etc. They are all cooperating in order to achieve peace and prosperity for its member states and international relationship based on the Community’s common purposes. This is a positive change as European used to have conflicts among countries which was far way from peace and prosperity for the people.

All in all, pertaining to the title of this post, I could conclude that the power of EU's power is impossible without the integration of each member states.

cheers

- M -