PENTINGKAH POLITIK REGIONAL?

Membentuk politik regional

Berdiskusi tentang politik tak hanya dapat dilihat dari satu sisi. Politik tak hanya terjadi dalam pemerintahan, organisasi, atau lembaga-lembaga hukum suatu negara, namun juga dapat terjadi dalam lingkup sosial terkecil yaitu keluarga. Berpolitik dinilai sebagai suatu langkah pragmatis yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu oleh para aktor yang berperan. Dalam berpolitik aktor-aktor yang berperan dapat berupa individu maupun negara/pemerintahan. Politik dapat terjadi dalam hubungan antar aktor domestik maupun internasional.

Dalam ilmu hubungan internasional, politik regional merupakan salah satu wujud paradigm neo-liberalisme (Viotti and Kauppi 2010, 121). Dalam paradigma liberalis klasik, hubungan tersebut dilihat dari adanya inter-dependency (saling ketergantungan) antar negara dalam bidang ekonomi dan dianggap dapat menghindarkan perang. Seiring berjalannya waktu, beberapa scholar berpendapat bahwa ekonomi hanya sebagian kecil dari sekian banyak aspek kehidupan masyarakat, antara lain sosial, budaya, pendidikan, dll. Karena itu, hubungan antar negara tidak hanya dapat dilihat dari kerjasama ekonomi. Adanya politik regional menunjukkan bahwa kerjasama yang terjadi antar negara-negara tersebut memiliki kepentignan yang sama (mutual interests) setelah ditimbang dengan rasionalitas masing-masing negara dalam lingkup area tertentu.

Beberapa "aliansi" internasional yang bekerjasama dalam tingkat regional antara lain the European Union (EU) sejak tahun 1951, South Asian Association for Regional Cooperation (SEAARC) sejak tahun 1983, Commonwealth of Independent States (CIS) sejak tahun 1991, Visegrad, ASEAN sejak tahun 1967, the African Union sejak tahun 2001 etc. Hampir setiap kerjasama regional selalu berlatar belakang kerjasama ekonomi. Dari beberapa kerjasama politik regional tersebut, Visegrad merupakan salah satu contoh regionalisme dalam regional EU. Visegrad terdiri dari Hungaria, Republik Ceska, Polandia dan Slovakia yg berada di region Eropa Tengah. Berawal dari nostalgia sejarah dan persamaan nasib, keempatnya membentuk Visegrad th 1991 sebagai upaya untuk saling mendorong agar dpt masuk ke EU dan tetap bekerjasama untuk menyatukan pendapat untuk dapat mempengaruhi keputusan dalam EU.

Kerjasama politik regional biasanya banyak dilakukan oleh negara-negara yang bertetangga, dengan latar belakang sejarah yang sama, atau dengan tujuan yang sama. Uni Eropa dapat mempertahankan perdamaian yang terjadi di wilayah mereka dengan adanya politik regional. Dengan makin maraknya globalisasi, maka kekuatan regional diperlukan untuk sebagai benteng dari "serangan global" masyarakat internasional. Namun, jika tiap negara anggota tidak memiliki kesiapan dan ketahanan kuat dalam kerjasama regional tersebut, maka negara anggota lain akan dengan mudah "mencaplok" dan mengatur yang lemah, contoh Yunani dalam Uni Eropa.

Indonesia dalam Percaturan Politik Regional

Negara anggota ASEAN

---

Indonesia menjadi salah satu bagian dalam politik regional di ASEAN. Beberapa pengamat politik mengatakan bahwa ASEAN sering dianggap sebagai talkshop dimana para pemimpin negara anggota hanya sekedar mengadakan summit tanpa upaya lebih lanjut untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar anggota. Akhirnya, pada tahun 2008, dibentuk Piagam ASEAN sebagai landasan kuat untuk membentuk ASEAN Community dengan beberapa pilar kerjasama di bidang ekonomi, politik dan keamanan, dan sosial budaya. ASEAN Community akan ditandai dengan adanya momentum free movement of modal, jasa, investasi, pekerja, dan barang. Dengan adanya kebebasan ini, maka kita dapat dengan mudah jalan-jalan keliling ASEAN, bekerja di negara ASEAN, memiliki peluang pasar yang lebih luas, dll. Jika dilihat dari potensi negara-negara anggota yang sebagian besar memiliki potensi dalam makanan dan produk agrikultur, dengan kemudahan dan diperoleh dari ASEAN Community, maka tingkat kompetisi dalam masyarakat akan semakin ketat. Besarnya gap kualitas antar negara anggota juga menumbuhkan keraguan dalam kerjasama tersebut. Sebagai warga negara Indonesia, saya pribadi menyangsikan kesiapan masyarakat, terutama dengan tingkat intelektual rendah, dalam menghadapi kenyataan bahwa "kran" telah terbuka, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas SDM agar mereka tidak tenggelam dalam arus ASEAN Community.

Bukan hanya tentang ekonomi, politik regional ASEAN akan berlanjut pada kerjasama politik dan keamanan, serta sosial budaya. Sejauh ini, pemerintah Indonesia belum benar-benar menunjukkan sosialisasi tentang ASEAN Community ke masyarakat. Sementara negara lain sudah berusaha untuk mengenal budaya negara-negara anggota ASEAN dengan mempelajari bahasanya, bangsa ini masih disibukkan dengan kasus-kasus perebutan harta dan tahta di pemerintahan Bahkan media juga jarang sekali mengangkat topik tentang ASEAN Community. Di sisi lain, peran Indonesia sebagai salah satu inisiator dalam ASEAN Community sangat besar. Selain itu Indonesia juga turut berperan dalam penyelesaian konflik yang masih memanas atas Laut Cina Selatan. Di tengah peliknya situasi dan kondisi dalam negeri, perlukah kita mencari celah dan peluang di kawasan regional? Pentingkah kerjasama regional untuk bangsa Indonesia?

Dalam konflik Laut Cina Selatan (LCS), Indonesia melalui Menteri Luar Negeri memilih jalur diplomasi preventif untuk meredam konflik negara-negara tersebut (Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan dan Cina) yang sama-sama mengklaim kepemilikan kepulauan yang ada di sekitar LCS. Posisi Indonesia untuk tetap berada dalam zona netral serta dorongan untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Indonesia tidak ingin memanaskan hubungan baik dengan Cina. Di sisi lain Indonesia juga ingin menjaga stabilitas keamanan situasi dan kondisi wilayah ASEAN[1]. Karena itu, Indonesia bersedia menfasilitasi perbincangan damai penyelesaian konflik tersebut. Namun, apakah upaya tersebut berhasil? Atau upaya tersebut menimbulkan kekhawatiran tersendiri hingga dibutuhkan balance of power antar negara-negara konflik dengan pembelian persenjataan yang cukup massive oleh negara-negara tersebut.

ASEAN sebagai satu entitas tunggal merupakan pangsa pasar yang empuk bagi masyarakat internasional. Tingginya jumlah penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi hingga menarik minat para kapitalis dunia. Bahkan saat ini ASEAN tengah menggandeng Cina, Jepang, Korea Selatan (ASEAN +3), India, Australia dan New Zealand (ASEAN +6) untuk perluasan kerjasama dalam bidang perdagangan. Dengan kesepakatan perdagangan bebas antar negara tersebut, maka sirkulasi barang-barang produksi yang beredar akan semakin mudah dan murah. Disatu sisi masyarakat akan ditawari pilihan yang lebih beragam. Namun, bagaimana dengan produsen-produsen kecil domestik yang tidak mampu bersaing hingga kancah internasional?

Dalam laporan statistik ASEAN per November 2012[2], terlihat bahwa hampir sebagian besar hubungan perdagangan, ekspor-impor produk yang dilakukan negara-negara anggota lebih banyak dilakukan terhadap negara-negara di luar ASEAN. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama regional yang dilakukan tidak dilakukan secara efektif dan maksimal. Padahal jika dilakukan perdagangan intra-ASEAN maka biaya distribusi yang dilakukan akan lebih murah. Terdapat faktor lain yang dimungkinkan adalah kerjasama regional ini lebih bersifat kompetitif dibandingkan upaya untuk saling melengkapi kebutuhan antar negara anggota. Adanya kesamaan mayoritas produk antar negara menjadi salah satu faktor persaingan tersebut. Seharusnya, jika ketahanan pemenuhan kebutuhan internal regional dapat saling mendukung maka kerjasama regional ini dapat menjadi entitas regional yang tidak kalah dengan EU.

Untuk menghindari makin melemahnya kekuatan ekonomi dalam negeri, pemerintah sendiri seharusnya memberi regulasi yang tegas dan tepat guna dalam membekali persaingan internasional yang semakin ketat. Dengan kekayaan alam yang melimpah seharusnya pemerintah dapat memberi kebijakan-kebijakan untuk mengutamakan hasil produk-produk agraris dalam negeri dan menyaring impor-impor yang tidak perlu. Pemerintah kurang memprioritaskan kepentingan-kepentingan rakyatnya. Di sisi lain, sudah mulai terbentuk mentalite dalam masyarakat bahwa produk-produk impor pasti lebih baik dari pada produk dalam negeri.

Apakah masyarakat Indonesia sudah siap dengan adanya kerjasama regional? Dengan momentum ASEAN Community 2015, bagaimana bangsa Indonesia menghadapi serangan yang datang dari masyarakat ASEAN? Tentu pertanyaan lain muncul, apa dan bagaimana para calon pemimpin bangsa kita sudah siap menghadapi tantangan tersebut?

Dari begitu banyak tantangan di atas, tentu sesungguhnya tersimpan peluang yang jauh lebih banyak lagi. Antara peluang dan tantangan, mari saling 'membantu', mem-politisasi regional dan me-regionalkan 'politik'.

Grup Diskusi FC9 Liberal Arts - Forum Indonesia Muda

Penyusun: Armyta Rahardhani, M.Si – Asisten Peneliti di European Partnership Research Center UI

[1] http://www.bloomberg.com/video/63081396-indonesia-s-natalegawa-interview-on-diplomacy.html

[2] http://www.asean.org/images/2013/resources/statistics/external_trade/table18.pdf

SKENARIO KERJASAMA KEAMANAN UNI EROPA-RUSIA

PENDAHULUAN

Kerjasama EU dan Rusia dimulai pada awal tahun 1990an, dalam program TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States). Sejak dimulainya kerjasama itu, kurang lebih sebanyak 2.7 milliar euro dalam bentuk bantuan diberikan untuk mendorong berbagai macam sektor[1].

Pada pertemuan St. Petersburg bulan Mei 2003, Uni Eropa dan Rusia setuju untuk memperkuat kerjasama dengan menjalin kerjasama jangka panjang dalam empat lingkup bersama (four common spaces) dalam kerangka Persetujuan Rekanan dan Kerjasama (Partnership and Cooperation Agreement) [2] dan pada nilai-nilai dasar dan kepentingan bersama. Keempat lingkup tersebut antara lain:

1.    Lingkup Perekonomi Bersama (The Common Economic Space), meliputi isu-isu ekonomi dan lingkungan;

2.    Lingkup Kebebasan, Keamanan dan Keadilan Bersama (The Common Freedom, Security and Justice);

3.   Lingkup Keamanan Eksternal Bersama (The Common External Security), meliputi manajemen krisis dan non-proliferasi;

4.  Lingkup Penelitian dan Pendidikan Bersama (The Common Research and Education), meliputi aspek kebudayaan.

Pada tahun 2007, TACIS digantikan oleh instrumen pembiayaan baru, Instrumen Kerjasama dan Negara Tetangga Eropa (ENPI-European Neighbourhood and Partnership Instrument). Dengan anggaran dari Komisi Eropa, ENPI merupakan kerjasama yang berbasis pendekatan regional dan bilateral. Tidak hanya Rusia, tetepi ENPI juga mencakup kerjasama dengan negara-negara lain yang berada dalam jangkauan wilayah tetangga Uni Eropa. Kerjasama bilateral antara UE dan Rusia tetap berlanjut, namun terdapat beberapa perbedaan dari TACIS ke ENPI. Tidak adalagi Program Indikasi Nasional untuk Rusia. Kedua belah pihak ingin bekerjasama lebih erat pada dasar-dasar pendanaan bersama dan proyek yang memfokuskan pada strategi prioritas dari empat lingkup bersama (Common Spaces) tersebut. Selain dari program kerjasama bilateral itu, Rusia mendapatkan manfaat dari anggaran aksi regional UE, seperti Erasmus Mundus, Tempus, Northern Dimension, dan lain-lain.

ENPI memiliki salah satu program Kerjasama Lintas Batas Negara (Cross Border Cooperation-CBC). Menurut rencana-strategi ENPI tahun 2007-2013, program CBC akan memfokuskan implementasi program yang bertujuan untuk:

(1)   pembangunan ekonomi dan sosial perbatasan regional;

(2)   penanganan tantangan vital bersama (lingkungan, kesehatan, energi, dll.);

(3)   memastikan efisiensi dan keamanan perbatasan;

(4)   mengijinkan dan meningkatkan pembangunan kontak antar penduduk.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang skenario hubungan kerjasama Uni Eropa dan Rusia dalam area keamanan, baik itu secara domestik maupun internasional. Skenario ini akan terbagi dalam tiga bagian, yaitu keadaan keamanan domestik, integrasi keamanan internasional, dan reformasi institusi. Dalam masalah keamanan, saat ini, Uni Eropa dan Rusia bekerja sama dalam menghadapi beberapa tantangan, baik dalam level internasional maupun sebagai wilayah yang bertetangga. Permasalahan tersebut meliputi perubahan iklim, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, tindak kriminal terorganisir, perlawanan terorisme, non-proliferasi, proses Perdamaian Timur Tengah, dan Iran.

Keamanan Domestik Rusia

Di lihat dari sejarah kepemimpinan Rusia, keadaan politik dan bentuk kebijakan-kebijakan di wilayah tersebut sangat tergantung pada pemimpinnya. Saat ini, Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin yang telah memimpin yang ketiga kalinya setelah mengalami break kepemimpinan pada periode sebelumnya, yang digantikan oleh Dimitri Medvedev. Dalam artikel yang ditulis oleh Putin, terdapat tulisan berikut ini:

“…we should not tempt anyone by allowing ourselves to be weak.”

Vladimir Putin in Rossiskaya Gazeta[3]

Dalam tulisan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa Putin berpikiran bahwa keamanan dan kekuatan nasional harus diutamakan agar Rusia tidak dianggap lemah di mata negara-negara lain. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia harus membayar mahal atas kekalahan dan mengembalikan kembali geliat ekonomi yang mulai mengendur karena tatanan politik yang tidak stabil. Banyak negara-negara yang tadinya menjadi bagian dari Uni Soviet dan cukup berperan dalam sektor ekonomi melepaskan diri, sehingga Rusia harus membangun kembali kekuatan ekonomi dan menerapkan basis negara yang baru yaitu demokrasi. Pada awalnya Rusia lebih mementingkan kerjasama di bidang ekonomi untuk mengembalikan kekuatan perekonomian serta kondisi domestik negara dari krisis. Rusia mulai membuka interaksi ekonomi dengan dunia luar meskipun masih sangat terbatas. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap mereka. Namun, Putin memiliki pandangan lain, bahwa mereka tidak akan bisa mempertahankan kekuatan ekonomi dan melindungi penanaman prinsip-prinsip demokrasi di Rusia jika mereka tidak memiliki kekuatan keamanan yang mampu menjamin dan melindungi keadaan internal negaranya.

Di dalam Rusia sendiri tingkat kriminalitas yang cukup tinggi hingga mencapai lebih dari 2,4juta pada tahun 2011[4]. Jenis tindakan kriminal tersebut meliputi pencurian, pembunuhan, perampokan, peredaran obat-obatan terlarang, terorisme, perdagangan manusia dan kejahatan-kejahatan lain. Selain itu, Rusia juga memiliki permasalahan dalam negeri terkait dengan birokrasi pemerintahan yang korup. Hal itu menimbulkan keraguan dalam kebijakan Putin yang ingin meningkatkan anggaran militer. Permasalahan internal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Rusia atas pemerintahan yang korup juga harus mendapat perhatian lebih. Putin menginginkan adanya pelatihan untuk mendapatkan pasukan militer dengan keahlian khusus dan peralatan militer yang lengkap sehingga dapat meningkatkan kekuatan nasional. Dorongan peningkatan keamanan nasional juga didasari oleh serangan terorisme yang terjadi di wilayah-wilayah bagian federasi Rusia.

Terkait dengan kejahatan perdagangan manusia, Rusia merupakan sumber, negara transit, dan tempat tujuan untuk perdagangan manusia yang meliputi pria, wanita dan anak-anak dengan berbagai tujuan. Rusia menjadi tempat tujuan untuk pria dan wanita yang diperdagangkan dari wilayah Asia Tengah, Eropa Timur, dan Korea Utara ke wilayah Eropa Barat dan Timur tengah[5]. Para pria, wanita dan anak-anak itu diperdagangkan dengan tujuan untuk menjadi buruh kasar untuk industri pertanian hingga eksploitasi seksual.

INTEGRASI KEAMANAN INTERNASIONAL

Melihat kondisi dalam negeri wilayahnya, Rusia menjalin kerjasama dengan Uni Eropa, sebagai wilayah regional terdekat, dalam penanganan dan kebijakan keamanan yang menyangkut kedua wilayah. Saat ini Rusia masih terlibat dalam Kerjasama Lintas Batas Negara (CBC) dengan rancangan hingga tahun 2013, seperti tersebut dalam poin ketiga di atas. Untuk tindakan kriminal seperti kejahatan trans-nasional, peredaran obat-obatan, terorisme, perdagangan manusia hubungan kedua negara akan tetap terjalin baik. Bahkan Rusia juga telah menandatangani kesepakatan dengan PBB untuk membantu memerangi terorisme, baik itu dalam wilayah internal mereka maupun internasional, seperti yang terjadi di wilayah Timur Tengah.

Kelompok Kerja antara Uni Eropa dan Rusia dibuat pada tahun 2005, untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama untuk mencegah tindakan terorisme dalam transportasi dan infrastruktur. Keduanya memiliki tujuan utama untuk memerangi terorisme. Rusia menjelaskan kerangka legislatif yang mengatur tentang masalah ini dan menerangkan bagaimana Kementrian Transportasi berkerjasama dengan intstitusi-institusi terkait. Lembaga utama yang terkait adalah Kementrian Situasi Darurat (Ministry of Emergency Situations/EMERCOM) yang memiliki kontak langsung dengan badan intelijen dan polisi. Saat ini, Rusia sedang dalam proses adopsi program keamanan terintegrasi, harus memberikan informasi terhadap Komisi Eropa. Rusia tertarik untuk bekerjasama dengan para pakar dari Uni Eropa.

Namun, hubungan Rusia dengan Uni Eropa akan sedikit terganjal dengan keanggotaan mayoritas negara UE dalam NATO. Sikap Rusia yang anti-NATO dan Amerika akan menjadi bayang-bayang dalam kerjasama keamanan wilayah, terutama yang berhubungan dengan persenjataan bebas missile. Permasalahan di Georgia yang pernah menjadi lingkup wilayah Rusia, masih tidak mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Rusia akan terus berada dalam pendiriannya untuk tetap menjalankan misi peningkatan perlindungan keamanan negara dengan kekuatan missile.

Untuk permasalahan keamanan internasional peran Rusia dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat mempengaruhi keputusan yang terkait dengan konflik-konflik internasional. Namun, persamaan pandangan yang lebih erat terjalin antara Rusia dengan Cina. Selain karena adanya kepentingan nasional, keduanya memiliki prinsip pemikiran yang sama untuk menciptakan kekuatan dunia yang multipolar, sehingga mereka sering melakukan veto terhadap keputusan PBB dalam permasalahan konflik internasional seperti di wilayah Syiria, Afganistan, dll. Lagi-lagi Rusia ingin mengenang romantisme kekuatan mereka saat masih memiliki kekuatan super power dalam Uni Soviet.

REFORMASI INSTITUSI

Kesepakatan-kesepakatan kerjasama antara Uni Eropa dan Rusia, menimbulkan banyak kemungkinan adanya reformasi dalam institusi-institusi Rusia maupun Uni Eropa untuk menyesuaikan implementasi kerjasama tersebut. Sebagai contoh, adanya kesepakatan untuk melanjutkan wacana bebas visa untuk wilayah Uni Eropa dan Rusia. Di satu sisi, hal tersebut akan meningkatkan dan mempermudah kerjasama kedua negara terutama dalam bidang ekonomi. Sumber daya manusia dari kedua pihak akan lebih mudah melakukan kontak maupun meningkatkan investasi. Namun, hal tersebut akan mempermudah jalan bagi para pelaku kriminal transnasional untuk memperluas aksinya. Selain itu, tingkat migrasi kedua negara tersebut akan semakin tinggi. Kemungkinan tindak kejahatan juga akan meningkat. Karenanya diperlukan institusi antar kedua wilayah tersebut untuk menjamin keamanan warga.

Deklarasi Rekanan Tetap (Permanent Partnership Declaration) pada bulan Mei dan November 2010 menggarisbawahi pentingnya implementasi efektif atas fasilitas visa dan persetujuan pengakuan kembali seperti yang telah disetujui dalam metode langkah-langkah bersama yang harus dilakukan dalam fase lanjutan dialog visa[6]. Pentingnya kerjasama penekanan isu-isu perbatasan dan kerjasama operasional lebih lanjut antara FRONTEX dan Layanan Perlindungan Perbatasan Rusia. Pentingnya pelaksanaan komitmen untuk membangun dan meningkatkan dialog tentang migrasi. Serta perlunya kerjasama lebih lanjut dengan EUROPOL dan EUROJUST dan kesimpulan atas negosiasi yang relevan dengan persetujuan operasional tersebut. Kerjasama memerangi perdagangan obat-obatan terlarang dan kejahatan cyber juga ditekankan. Kedua belah pihak menginginkan kerjasama dalam lingkup sipil dan komersial dan memperkuat kerjasama peradilan dalam permasalahan kriminal.

KESIMPULAN

Uni Eropa dan Rusia bekerjasama dalam bidang keamanan, bukan hanya dalam level nasional tetapi juga tingkat internasional. Kerjasama tersebut lebih condong kearah menjamin keamanan internal batas wilayah keduanya, untuk masalah tindak kriminal transnasional, terorisme, keamanan perbatasan, perdamaian wilayah, dll. Keamanan energi juga menjadi isu hangat antara Uni Eropa dan Rusia. Russia menyuplai sebagian besar energi yang dibutuhkan di wilayah Uni Eropa. Rusia mendapatkan keuntungan dan dapat menjadikan kerjasama itu sebagai “kartu As”, namun ketergantungan Uni Eropa terhadap Rusia bukan merupakan langkah tepat yang harus dilakukan. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui juga akan habis seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan manusia. Hal itu mendorong adanya kerjasama energi yang dapat diperbaharui untuk menjamin keamanan ketersediaan energi di kedua pihak.

---

[1] http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/russia/russia_en.htm

[2] Bushigina, Irina, Prof. 2012. Analysis of the EU-Russia Relations. MGMIO University: Russia, hal.21

[3] Artikel ditulis oleh Vladimir Putin pada saat masih menjabat sebagai Prime Minister pada masa pemerintahan Medvedev pada tanggal 20 Februari 2012, diakses di http://archive.premier.gov.ru/eng/events/news/18185/ pada tanggal 10 Januari 2013 pukul 22:00

[4] Data Russian Federation Federal State Service dengan data terakhir pada tahun 2011, diakses di http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_12/IssWWW.exe/stg/d01/11-01.htm pada tanggal 10 Januari 2013 pukul 22:00

[5] Sumber dari: http://www.nationmaster.com/country/rs-russia/cri-crime diakses pada tanggal 10 Januari 2013 pukul 21:30

[6] Bushigina, Irina, Prof. Op.Cit. hal. 62

Jaminan Sosial untuk Pasar Tunggal?

Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

Memasuki awal tahun ini, masyarakat Indonesia mendapatkan “kado” dari pemerintah, dengan adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014. Penyelenggaraan SJSN dilakukan berdasarkan UU No.40 Tahun 2004, bertujuan untuk memberi jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (Pasal 3). SJSN memiliki beberapa program asuransi meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Berbeda dengan asuransi private yang mulai banyak digunakan oleh masyarakat, layanan asuransi ini akan dikelola oleh pemerintah.

Sebagai  bentuk pelaksanaan sistem tersebut maka pada tahun 2011 dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terbagi menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Badan tersebut akan menyediakan layanan jaminan sosial bagi siapapun yang terdaftar sebagai peserta. BPJS merupakan transformasi dari beberapa institusi yang terlebih dahulu mengatur jaminan sosial masyarakat yaitu: PT ASKES, PT JAMSOSTEK, PT ASABRI, dan PT TASPEN. Dalam UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan bahwa PT ASKES dan PT JAMSOSTEK yang memiliki fungsi masing-masing dalam mengatur jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, nantinya akan dibubarkan tanpa likuidasi. Sementara PT ASABRI dan PT TASPEN tidak secara jelas ditegaskan dan pengalihan dana jaminan sosial yang telah ada ke BPJS dilakukan selambat-lambatnya tahun 2029.

Adanya SJSN menunjukkan upaya pemerintah Indonesia untuk berperan langsung dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Sistem ini sudah banyak dilakukan oleh negara-negara maju dan masuk dalam kebijakan sosial pemerintah. Kebijakan SJSN menunjukkan perkembangan positif dan kabar baik bagi masyarakat. Jaminan sosial tersebut berlaku bagi setiap orang yang terdaftar, baik para pekerja, maupun yang tidak bekerja dengan besaran iuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan SJSN perlu diiringi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi pelanggaran maupun penyelewengan oleh oknum tertentu.

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, jumlah anggaran yang diberikan pemerintah untuk dalam jaminan sosial masyarakat masih tergolong rendah. Menurut data World Bank 2011, Indonesia hanya mengalokasikan 5.3% dari jumlah total anggaran pemerintah untuk kesehatan. Sementara Thailand, Vietnam, Brunei dan Singapore masing-masing mengalokasikan anggaran pemerintah sebesar 14.5%, 9.4%, 8.8% dan 8.8%  dari total anggaran untuk kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan meliputi sistem jaminan layanan kesehatan dan pengobatan yang bersifat universal. Dengan adanya SJSN, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah akan semakin bertambah. Penerapan dan pelaksanaan SJSN yang sesuai dengan undang-undang dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan penduduk di Indonesia maupun di mata internasional.

Jaminan Sosial untuk Integrasi Ekonomi ASEAN

Dalam beberapa kesempatan, pemerintah melakukan sosialisasi tentang momentum Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) tahun 2015. Terdapat beberapa karakteristik AEC yaitu: (1) berlandaskan pasar dan produksi tunggal, (2) adanya kompetisi ekonomi regional, (3) pembangunan ekonomi regional yang setara, dan (4) regional yang terintegrasi penuh pada ekonomi global. Keempat karakteristik itulah yang menjadi tujuan negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai integrasi ekonomi regional. Dengan berlandaskan pasar dan produksi tunggal, terdapat lima elemen penting dalam AEC 2015. Elemen-elemen tersebut meliputi kebebasan perpindahan barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja ahli dalam wilayah ASEAN. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memasarkan barang dan jasa serta keahliannya di setiap negara anggota.

Berbicara tentang sistem pasar tunggal ASEAN, tentu kita tidak bisa melupakan Uni Eropa yang telah memulainya sejak tahun 1986 dan menggunakan mata uang tunggal pada tahun 2002. Poin-poin kebebasan pergerakan barang, jasa, modal dan tenaga kerja juga dilakukan oleh negara-negara anggota. Pada tahun 2004 Uni Eropa dengan kompetensi supranasional, mengeluarkan peraturan tentang kesetaraan jaminan sosial untuk warga negara di setiap negara anggota. Meskipun ASEAN tidak mencetuskan peraturan terhadap negara-negara anggota secara eksplisit, kebijakan SJSN dapat dilihat sebagai salah satu dampak kesepakatan AEC 2015.

Persaingan regional yang semakin ketat mendorong pemerintah Indonesia untuk segera bertindak agar terhindar dari ketimpangan ketersediaan fasilitas maupun pelayanan masyarakat dalam negeri. UU SJSN dirancang sejak tahun 2004, tak lama setelah deklarasi para pemimpin negara ASEAN tentang AEC di Bali Summit pada bulan Oktober 2003. Pemberlakuan SJSN di tahun 2014 menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah ingin mengejar ketinggalan dalam kebijakan jaminan sosial. Adanya kebebasan perpindahan tenaga kerja ahli antar negara anggota mendorong lahirnya BPJS Ketenagakerjaan. Jika jaminan sosial di Indonesia tidak dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN lain, maka kemungkinan jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri akan semakin tinggi. Begitu pula BPJS Kesehatan yang akan memberikan jaminan kesehatan yang ada di dalam negeri.

Satu hal yang patut dipertanyakan adalah bagaimana implementasi SJSN dapat terlaksana dengan baik. Selain bertujuan untuk kesejahteraan penduduk, kebijakan tersebut dapat meningkatkan kapasitas Indonesia untuk menghadapi persaingan dalam integrasi ekonomi regional 2015 mendatang. Indonesia, dengan jumlah penduduk terbesar dalam ASEAN memiliki pasar sumber daya manusia yang terbesar. Jangan sampai sumber daya tersebut hanya menjadi objek eksploitasi para pemilik modal dan inventasi asing yang mempekerjakan penduduk lokal. Adanya kesetaraan standar layanan dan kebijakan antar negara anggota serta sosialisasi terhadap masyarakat sangat berperan penting. Masyarakat Indonesia harus dapat meningkatkan kesadaran dan kualitas diri untuk dapat bersaing dengan para pendatang nantinya. Masyarakat juga tidak boleh dibutakan oleh iming-iming pemodal asing tanpa mengerti hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan di tanah sendiri.

Velvet Divorce

       Czechoslovakia merupakan negara yang terbentuk pada tahun 1918 setelah Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan Austria. Pada mulanya wilayah tersebut meruapakan bagian dari Kerajaan Austria yang mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka. Wilayah tersebut dihuni oleh dua bangsa berbeda yang memiliki dua bahasa yang sangat mirip dan kebiasaan-kebiasaan yang sama. Akan tetapi, kemerdekaan dan kebebasan itu hanya dapat dirasakan selama kurang lebih 20 tahun, hingga pendudukan oleh Jerman pada tahun 1938. Wilayah tersebut terbagi menjadi dua hingga akhirnya pada tahun 1945 kembali mendapatkan kemerdekaannya. Namun, kedamaian masyarakat hanya dirasakan sebentar karena adanya intervensi kekuasaan komunis pada tahun 1948, setelah berakhirnya Perang Dunia II, hingga tahun 1989.  Sistem sosialis mulai diterapkan di negara tersebut.

Upaya untuk melawan kekuasaan komunis dilakukan oleh masyarakat Czechoslovakia pada tahun 1968, dalam momentum Prague Spring, yang dipelopori oleh Alexander Dubcek. Akan tetapi Uni Soviet berhasil menggagalkan rencana tersebut. Pergerakan untuk menuntut kebebasan berbicara masyarakat kembali gagal. Pada 21 Agustus 1968, pasukan dari Warsaw pact melakukan agresi masuk untuk mengontrol kebebasan di Cekoslovkia. Kekuatan blok Uni Soviet runtuh pada tahun 1989. Pada bulan November 1989 terjadilah “Velvet revolution” yang berhasil menggulingkan kekuasaan komunis dengan damai dan mengembalikan otoritas pada masyarakat. Pada tahun 1990, Czechoslovakia melaksanakan pemilihan presiden pertama kali, yang dimenangkan oleh Vaclav Havel. Czechoslovakia menjadi negara federasi dengan dua pusat pemerintahan, berdasarkan prinsip etnis. Kota Prague menjadi ibu kota negara tersebut.

       Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992, terjadi kesepakatan parlemen Cekoslovakia yang menyetujui bahwa kedua negara tersebut akan memisahkan diri. Pemisahan itu mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1993, dan negara Cekoslovakia resmi menjadi Republik Ceska dan Slovakia. Pemisahan ini yang disebut sebagai “velvet divorce”. Keputusan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan Vaclav Klaus dari Republik Ceska dan Vladimir Meciar dari Slovakia. Layaknya perceraian dalam keluarga, pemisahan ini tidak didasari dengan melibatkan pertimbangan dari “anak-anak” dalam hal ini penduduk setempat. Setelah proses velvet divorce, dilakukan jajak pendapat dan ternyata sebagian besar masyarakat menginginkan kedua negara tersebut tetap menjadi satu[1]. Proses perpisahan secara damai yang dilakukan oleh kedua negara tersebut mendapat perhatian dari dunia. Beberapa scholar beranggapan bahwa perpisahan antar kedua negara tersebut merupakan keputusan politik kedua pemimpin pada masa itu.

---

[1] Harian New York Times, 1 Januari 1993. http://www.nytimes.com/1993/01/01/world/czechoslovakia-breaks-in-two-to-wide-regret.html?pagewanted=all&src=pm

Anak-anak: kertas putih yang siap menerima warna apa saja

Masa depan suatu negara, dapat dilihat dari generasi muda bangsa tersebut. Negara-negara maju yang memiliki permasalahan demografi dengan jumlah bentuk piramida terbalik, harus mulai berpikir bagaimana mereka mendorong pertumbuhan penduduk sehingga pemasukan yang dihasilkan dari para generasi muda untuk menjalankan sistem jaminan sosial negara dapat terus berjalan.

Setelah sekian lama blog ini saya tinggalkan hingga penuh debu dan sarang laba-laba, akhirnya semangat untuk blogging kembali muncul. Kurangnya komitmen dan kesediaan untuk meluangkan waktu membuat ide-ide tulisan di pikiran tercecer di sosmed lain, bahkan hilang tertiup angin. Lagipula, akhir-akhir ini pikiran saya sedang tersita oleh family policy di Eropa yang memang merupakan topik tesis saya. But, whatever..due to some obstacles, stuck on my supervisor, I gotta transfer my mind to other things. Still related to social, hmm..humanity. Masih sedikit sejalan dengan tesis saya, topik tulisan ini adalah tentang anak-anak. Tema ini saya pilih juga untuk berbagi ilmu, setelah saya mengikuti program Pelatihan ASA Indonesia di Puncak, 22-23 Juni 2013.

Mungkin ada yang bertanya, apa itu ASA Indonesia? ASA adalah kependekan dari Aliansi Selamatkan Anak. Ada juga yang menyebut, Ayo Selamatkan Anak :) Jadi intinya, ini merupakan komunitas yang berupaya untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa. Untuk tau lebih lanjut tentang ASA Indonesia, bisa kunjungi grup fb ini, blogspot ini, atau di tumblr juga ada. :) Kurang lebihnya, ASA Indonesia terdiri dari orang-orang yang peduli terhadap anak-anak, dan berusaha melindungi anak-anak dari bahaya lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi masa depan. ASA Indonesia lebih bertindak untuk mencegah (prevention) daripada menyembuhkan atau mengobati (curing). Karena mencegah lebih baik dari pada mengobati. :)

Makhluk polos yang butuh warna sebagai perwujudan masa depan mereka. Jika warna yang ditorehkan terlalu dominan, kelak tentu saja masa depan mereka bisa jadi monoton. Jika hanya warna-warna gelap yang dilukiskan, maka mereka tidak akan dapat melihat cahaya keindahan dunia. Anak-anak membutuhkan harmonisasi warna sehingga mereka bisa menjalani hidup dengan seimbang, penuh harapan dan mimpi, serta berani untuk merealisasikan warna mereka sebenarnya.

Anak-anak merupakan titipan Tuhan, dan sebagai orang dewasa --walaupun bukan sebagai orang tuanya, kita wajib membimbing mereka menuju nilai-nilai yang selayaknya dapat menjadi bekal kehidupan nantinya. Nilai-nilai itu dapat ditanamkan, dalam bentuk faith atau belief. Nilai-nilai yang terkandung dalam faith or belief sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, keluarga dan teman-teman. Sebagai keluarga dekat, utamanya orang tua, pasti akan dilakukan apapun untuk menanamkan nilai-nilai terbaik pada mereka. Akan tetapi, bagaimana mereka dapat terhindar dari pengaruh buruk lingkungan yang lain.

Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menanamkan nilai-nilai baik pada anak.

1. Being grateful. It is, indeed. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membiasakan anak-anak untuk terus bersyukur atas semua hal yang dimiliki. Seburuk-buruknya situasi yang dihadapi oleh anak tersebut, pasti terdapat hal yang bisa disyukuri. Simple, dan semudah kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bernafas dan merasakan nikmatnya sehat. Other than complaining, kita harus bisa mendorong anak-anak untuk menyadari bahwa apapun itu bentuknya, kita wajib bersyukur. Upaya untuk terus bersyukur dapat mengubah pandangan hidup anak tersebut, sehingga dia dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

2. Care. Karena dengan peduli pada orang lain, maka kita juga akan dipedulikan. Kepedulian merupakan salah satu wujud perhatian yang akan membekas pada memori anak. Seperti tinta yang ditorehkan pada secarik kertas, maka warnanya akan terus menempel. Kepedulian yang kita berikan akan tertanam dan pastinya membentuk attitude-nya terhadap orang lain. Selain itu, kepedulian tersebut juga akan menunjukkan bahwa dia tidak sendiri, karena mendapat dukungan dari orang lain.

3. Focus on target. Banyaknya warna yang dituliskan pada kertas putih dapat menjadi harmonisasi yang indah. Akan tetapi, anak juga harus memiliki warnanya sendiri. Warna khas-nya dapat dikombinasikan dengan warna-warna lainnya. Tapi warna yang keluar dari dalam dirinya sendiri yang akan menjadikan karakter utama mereka. Apapun warna yang diinginkan, anak harus diajarkan untuk fokus pada tujuan yang ingin dia capai. Mungkin memang ada beberapa orang yang berbakat multi-tasking. Namun, akan lebih baik jika sedari kecil anak diajarkan untuk fokus pada tujuan dan prioritas utama yang ingin diraih.

4. Think and act positively. Sebisa mungkin jauhkan anak-anak dari warna-warna yang gelap. Warna gelap di sini berarti tindakan-tindakan negatif yang dapat merusak kemurnian dan kebersihan hati anak-anak. Mungkin saja anak-anak mengalami masa-masa dalam bayangan gelap yang bisa jadi pelajaran. Tapi, segera berikan pikiran-pikiran positif dan selalu ajarkan anak-anak tindakan yang positif. Contoh-contoh perbuatan negatif yang dapat merusak pikiran polos anak, seperti merokok, berlaku kasar, tidak taat peraturan, akan terekam dalam memori mereka. Mereka harus segera diberi pengertian dan pandangan positif sehingga terhindar dari perilaku-perilaku negatif.

5. Dreams. "Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia.." Salah satu penggalan lirik yang membangkitkan semangat, bukan hanya untuk anak-anak, orang dewasa pun akan terdorong oleh lagu tersebut. Kids are God's creatures who still have looong way to live. Let them have and live with their dreams! Let them do their attempts and efforts to reach their dreams. As dreams are one of reasons why we live. Dreams are one of tools to ignite creativity. Dreams are too precious to lose. Whatever and however situation, tell the kids: Never lose dreams! :)

Dunia anak-anak adalah dunia yang penuh keceriaan, penuh harapan dan impian. Jangan biarkan anak-anak masuk dan terjerumus dalam dunia orang dewasa tanpa bimbingan yang tepat. Nilai-nilai dalam faith dapat ditanamkan ke anak-anak sejak dini. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kertas itu, akan memiliki warna sesuai dengan apa yang dia terima. Ayo Selamatkan Anak Indonesia... :)

I just love kids

<3 p="">

Healing

Terkadang, disengaja atau tidak, kita menghadapi orang-orang dengan segala keluhannya.
Terkadang, diminta atau tidak, orang-orang di sekitar kita menumpahkan rasa, luka dan duka yang tak terkira.
Terkadang, di situasi yang sedang dalam kesulitan sekalipun, kita harus berusaha agar membuat orang lain bahagia..

That's what's called healing.. since being grateful, a simple one though, will be that meaningful to others..

" It's so hard to explain
What I'm feeling
But I guess it's ok
Cause I'll keep believing
There's something deep inside
Something that's calling
It's calling you and I
It' taking up us high 

Healing, a simple act of kindness brings such meaning
A smile can change a life let's start believing
And feeling,
let's start healing.. 

Heal and you'll be healed
Break every border
Give and you will receive
It's a nature's order
There's a hidden force
Pulling us closer
Pulling you and I
it's pulling us up high 

Healing, a simple act of kindness brings such meaning
A smile can change a life let's start believing
And feeling,
let's start healing. 

Hearts in the hand of another heart, and in God's hand are all hearts
An eye takes care of another eye, and from God's eye nothing hides
Seek only to give and you will receive
So, heal and you will be healed.. "

A song by Sami Yusuf..
Given by Mrs. Amelia Naim, ASA Indonesia training
Puri Pipit-Megamendung, Puncak
Sabtu, 22 Juli 2013

ASEAN-Korea Festival 2013

I am not a person who is fond of K-pop. Many people, even some of my friends trying to insist me that K-Pop rocks!! But, IMHO, they just have the same face, both among the girls or the boys. Sometimes, I just couldn't even differentiate which one is the boy, and which one is the girl. Sorry, no offense. :)

But, one day I got an invitation from my friend, which is really maniac of K-pop. During her life until now as high-school graduated, all she knows is only about Korea, she didn't even recognise who J.K. Rowling is. Well, I gotta thank her that she gave me the invitation to an ASEAN-Korea Festival 2013. First I doubted that I might get "roaming" as I don't know anything bout K-Pop. But she told me that it is not only about K-Pop but the Korean traditional culture.

And, viola! I attended the event, last night at Balai Kartini. The invitation said that it will start at 7 p.m. I thought I might be late since the traffic was so crowded, and jammed everywhere. I just took the ojek to Balai Kartini at 7 p.m. but luckily the event have not started yet. It just started at 8 p.m. I do not want to argue about the culture, it will be in another post.

This event was co-hosted by the ASEAN-Korea Centre in Indonesia and later, Brunei Darussalam. It is held in order to increase trade, accelerate investment flow, invigorate tourism and enrich cultural exchanges between ASEAN and Korea. It is clear that ASEAN has a very important role in global interaction. Korea tries to grabbed the attention from ASEAN, particularly Indonesia by creating this opportunity. Indeed, the event comprised of the cultural show. They even taught the audience how to sing Arirang properly.

As Indonesia now has a quite big economic growth rate, many countries saw a big opportunity for them to increase the trades. It could start from the cultural exchanges, scholarship, any foreign aids, etc. One of the soft diplomatic way in international relations. Why Indonesia? It is because of a very high Indonesian concern of K-Pop. As we know that K-pop fever has already spread through Indonesian youth, by its drama, music or reality show. Then, as it was expected, many audiences attended the show. This was a formal event actually, there were some diplomats and functionaries, many youths, and surprisingly kids. Yep, I guess they have just played a great start for any subsequent diplomatic reasons.

AEC: Governments Integrations or Community Integration

The target agenda of ASEAN Economy Community (AEC) 2015 is getting closer to be accomplished. AEC envisions some key characteristics: (1) a single market and productions base, (2) a highly competitive economic region, (3) a region of equitable economic development, and (4) a region fully integrated into the global economy. These have been adopted since 2007, at the 13th ASEAN Summit in Singapore.

All leaders of ASEAN member countries is committed to build the regional integration in order to face the more challenging global economy competition. As a matter of fact that the United States and some Eurozone members are now facing the economy crisis due to their economy control failure, AEC may be a substantial option to empower its regional potential power. In accordance with European Union, a strong regional integration we have known, the AEC areas of cooperation include human resources development and capacity building; recognition of professional qualifications; closer consultation on macroeconomic and financial policies; trade financing measures; enhanced infrastructure and communications connectivity; development of electronic transactions through e-ASEAN; integrating industries across the region to promote regional sourcing; and enhancing private sector involvement for the building of the AEC. In short, AEC will also recognise the free movement of goods, services, investment, skilled labour, and free flow of capital.

With those target agenda, AEC, however, should not only become a commitment among the leader of each member country. In the future, it is the citizens of each country who will run and also get the impacts of AEC goals.  As the target completion is getting closer, social promotion of this project is ultimately needed. Not only the governments but every citizen; the rich or the poor, the elder or youths, men or women must get the advantage of this great vision.

Perkembangan Islam Modern di Prancis

Permulaan Islam mulai masuk di Prancis pada akhir abad ke-19. Sedangkan Islam mulai diakui sebagai sebuah agama oleh masyarakat Prancis pada tahun 1905. Beberapa umat Islam dan masyarakat Prancis memiliki pandangan yang sama tentang perilaku anti-Semitism.

Jumlah Muslim di Perancis lebih kurang mencapai 4-6 juta jiwa, yaitu setara dengan 5-10%[1] dari total populasinya. Jumlah ini merupakan prediksi karena Muslim di Perancis semakin bertambah, seiring dengan banyaknya imigran dari negara-negara penuh konflik di sekitar Eropa dan Timur Tengah. Jumlah Muslim di Perancis merupakan jumlah terbanyak di Eropa, disusul Jerman, Inggris, Italia, Spanyol dan Belanda[2]. Seiring dengan bertambahnya jumlah Muslim, kini jumlah masjid dan mushola di Perancis diperkirakan mencapai sekitar 1600 buah. Tentu saja masjid dan mushola tersebut tidak semuanya berbentuk bangunan megah, namun ada yang hanya berupa gedung bekas bangunan yang sudah tidak digunakan. Akan tetapi, pada tahun 1922, telah didirikan masjid Raya Yusuf di Paris.

·         Islam Pratiquant

Perkembangan Islam di Perancis lebih banyak di dominasi oleh para imigran yang datang dari negara-negara bekas jajahannya, seperti Aljazair, Libya, Maroko, Tunisia dll. Prancis yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, merasa sedikit khawatir dengan perkembangan Islam yang begitu pesat sejak beberapa dekade terakhir. Hampir sebagian besar penduduk muslim di Perancis merupakan Islam pratiquant, orang-orang yang rajin beribadah sesuai dengan ajaran. Sedangkan, para umat Kristiani, baik Katolik maupun Protestan, bukan merupakan para pratiquant, hanya sedikiit dari pemeluknya, karena muncul pandangan bahwa hal tersebut bersifat kuno. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya gereja yang ditutup, bahkan dijadikan masjid karena kehilangan jamaahnya.

Ada pendapat bahwa kegiatan beribadah itu dianggap tidak bisa berasilimilasi dengan lingkungan sekitar. Jadwal sholat umat muslim dianggap mengganggu terutama dalam pendidikan atau bekerja. Banyaknya jumlah jamaah yang sholat di masjid, bahkan sampai ke jalanan, dianggap sebagai pengganggu pengguna jalan dan tidak toleransi. Padahal seharusnya, negara yang menjunjung tinggi demokrasi itulah yang bertoleransi terhadap pemeluk agama lain yang sedang beribadah.

Pergeseran dalam aplikasi nilai-nilai Islam di Perancis juga ditunjukkan dalam penyebaran ajarannya. Sebagian penduduk yang beragama non-Islam berpendapat bahwa ajaran Islam terlalu mengekang dan seharusnya ajaran-ajaran itu disesuaikan dengan budaya dan gaya hidup di Perancis[3]. Terdapat dua kutub muslim di Perancis, para imigran muslim dan generasi kedua. Penyebaran Islam diantara para imigran dianggap sebagai usaha pembentukan diaspora muslim karena ajarannya yang terlalu berambisi mengikuti ajaran di Arab dan sekitarnya. Sedangkan generasi kedua merupakan umat muslim yang diajarkan agama Islam sejak lahir. Namun, karena adanya tarik-menarik ajaran Islam mereka perlu untuk mencari sendiri jati dirinya dalam ajaran Islam. Selain itu, dalam penyebaran ajarannya, muslim di Prancis juga bermasalah dengan bahasa. Tentu saja kemampuan mereka untuk menguasai bahasa Prancis dan Arab tidak sama. Hal itu mendorong para ulama di sana untuk menyebarkan ajarannya dalam 2 bahasa. Bahkan dalam pembacaan doa pun dilakukan dengan dua bahasa[4].

Pada tahun 1985, didirikan Federasi Muslim Perancis, yang telah mempersatukan 540 organisasi Islam, menjembatani umat muslim dengan pemerintah, dan memberi pengetahuan dan pendidikan Islam kepada warga yang ingin belajar. Pada awal pembentukannya, Nicholas Sarkozy yang saat itu menjadi menteri dalam negeri menyatakan dukungannya. Namun organisasi tersebut dianggap tidak mampu mewakili suara umatnya. Saat ini muslim di Perancis juga memiliki Union des Organisations Islamiques de France (UOIF) yang dinilai lebih mampu menyuarakan aspirasi umat. Organisasi tersebut sering melakukan diskusi tentang masalah-masalah Islam dengan mendatangkan beberapa ulama besar.

·         Sekolah-sekolah Islam di Prancis

Di tahun 2004, pemerintah Perancis menetapkan larangan untuk memakai jilbab kepada para siswi muslimah. Tentu saja kebijakan itu mendapat banyak respon negatif bukan hanya dari umat muslim, namun juga masyarakat internasional serta para aktivis HAM di dunia. Semenjak revolusi tahun 1989, Perancis dikenal dengan sistem laicite, yang membebaskan aturan agama dari campur tangan pemerintah atau gereja. Selain itu, Prancis juga merupakan negara sekuler yang membedakan urusan pemerintahan dari agama. Karena itu, aturan larangan pemakaian jilbab atau atribut yang merepresentasikan agama ditentang oleh berbagai kalangan masyarakat.

Sebagai imbasnya, masyarakat muslim Perancis ingin mendirikan sekolah swasta dengan aturannya sendiri. Sampai kini sedikitnya ada empat sekolah muslim swasta, yaitu di daerah Vitrerie, pinggiran selatan Perancis, Education et Savoir di Paris, Reussite di Aubervilliers, utara Paris,  Ibn Rushd di Lille, dan Al-Kindi di kota Lyon. Kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum nasional, dengan penambahan pelajaran tentang fiqih Islam sebagai muatan lokal.

Pada awalnya, pembukaan sekolah tersebut mengalami kendala, karena sulit mendapatkan ijin. Sekolah Al-Kindi misalnya, terkendala dalam ijin pengoperasian karena dianggap tidak memenuhi standar kebersihan dan keselamatan. Namun, Pengadilan Administratif di Lyon membatalkan penutupan sekolah itu. Menurut para pemimpin Perancis, insiden Al-kindi justru akan mendorong masyarakat muslim untuk membuka sekolah serupa.

·         Perkembangan Islam dalam Dunia Politik

Masalah agama, merupakan masalah yang sensitif untuk dibahas. Namun, permasalah agama juga bisa mempengaruhi perkembangan politik suatu negara. Begitu juga di Perancis.

Masalah yang akhir-akhir ini muncul di Perancis adalah membludaknya imigran, yang sebagian besar muslim, hingga menyebabkan Islam di negara ini berkembang sangat pesat. Sejak peristiwa kelam 11 September 2001, Islam mendapat cap baru yaitu, agama teroris. Dengan berbagai alasan dan dalih, Amerika Serikat menjadi pelopor dan penggerak agar dunia mengutuk dan menjauhi  Islam. Ajaran Islam mulai jilbab, poligami, jihad hingga masalah penampilan seperti jenggot, dll. menjadi obyek serangan. Sehingga, timbullah  apa yang disebut Islamophobia.

Sebagai imbasnya, pada tahun 2001, sejumlah masjid dan rumah imam-imam masjid menjadi sasaran bom molotov. Peraturan pelarangan penggunaan jilbab yang menjadi penanda jelas seorang muslim pun merupakan salah satu bentuk Islamophobia. Selain itu, beberapa kasus kriminal yang terjadi di Perancis dilakukan oleh penduduk imigran. Karenanya, beberapa pemimpin Perancis yang ekstrim, menentang dengan lantang masuknya imigran, karena hal tersebut dapat menghilangkan keturunan asli warga Perancis. Marie Le Pen dan Nicholas Sarkozy menggunakan kampanye anti imigran untuk mendapatkan perhatian rakyat Perancis pada pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

Permasalahan imigran bisa berpengaruh terhadap pandangan politik rakyat Perancis ke depannya. Apabila semakin banyak umat muslim yang memilih, maka kesempatan untuk duduk di kursi pemerintahan bagi umat muslim juga semakin tinggi. Tentu saja hal tersebut bisa berpengaruh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Perancis.

Baru-baru ini, skandal Muhammad Merah[5], warga Toulouse, Muslim imigran Aljazair, telah resmi ditetapkan pemerintah sebagai penanggung jawab skandal terbunuhnya 3 warga sipil di kota tersebut dan meledaknya bom di sekolah Yahudi yang memakan korban 3 orang anak dan 1 orang dewasa. Semuanya Yahudi. Sementara 2 diantara warga sipil yang ditembak adalah Muslim imigran Magreban. Tariq Ramadan, seorang ulama ternama dari Swiss mengatakan bahwa pelaku hanya sebagai korban konspirasi elit politik Perancis. Pelaku penembakan itu, tidak bisa dianggap sebagai generalisasi warga muslim di Perancis karena perilakunya sama sekali tidak mencerminkan ajaran-ajaran muslim. 

Islam di Perancis kini telah berkembang dengan pesat. Pengenalan ajaran Islam yang cinta damai, bermoral tinggi dan bersifat melindungi wanita menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Perancis. Diperkirakan setiap tahun, ada sekitar 30.000-70.000 penduduk Perancis masuk Islam. Dengan jumlah umat muslim yang semakin bertambah, maka fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan ajaran Islam semakin mudah ditemukan. Masjid, sekolah, penjual daging halal sudah bisa banyak ditemui di wilayah Perancis. Namun, pandangan-pandangan tentang Islam datang dari luar menimbulkan pandangan skeptis atas masyarakat muslim di Perancis hingga menimbulkan Islamophobia. Padahal hal tersebut tidak bisa digunakan sebagai acuan generalisasi perwujudan dari perilaku muslim sesungguhnya.

---

[1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html (accessed on 22 May 2012).

[2] http://hizbut-tahrir.or.id/2009/07/27/islam-di-prancis-terbesar-di-eropa/ (accessed on 22 May 2012).

[3] Bowen, John. R. Islam in/of France: Dilemma of Translocality. A paper read at The 13th International Conference of Europeanists, Chicago, March 14-16, 2002.

[4] Ibid.

[5] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2118052/Toulouse-shooting-Mohammad-Merah-dead-jumping-flat-window-guns-blazing.html (accessed on 22 May 2012).